BALIKPAPAN, Pamungkasnews.id – Adanya kendala dalam pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 diwilayah Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, yakni terkait ketidak jelasan ganti rugi lahan milik warga, membuat Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan, Fadlianoor angkat bicara.
Pasalnya ditengah perjalanan pembangunan SMPN 25 yang dimulai sejak awal tahun 2022 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dihadapkan dengan tuntutan ganti rugi lahan milik warga yang belum terselesaikan hingga kini.
Fadlianoor mengatakan Komisi III DPRD Balikpapan telah berulang kali mengingatkan Pemkot Balikpapan mengenai potensi masalah ganti rugi lahan dalam tahap pembahasan rencana proyek infrastruktur. Baik itu dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta pembahasan lainnya antara Pemkot dengan DPRD.
“Setiap pembahasan kami selalu mengingatkan kepada Pemkot Balikpapan, untuk mengkaji ulang terkait pembebasan lahan warga sebelum melakukan pembangunan, jangan sampai terkesan terlihat di paksakan” kata Fadlianoor, saat dihubungi awak Media melalui pesan singkat, Jumat, (26/08/2022).
Fadlianoor menganggap permasalahan ini seolah-olah tidak teratasi, bahkan terulang kembali. Ada beberapa contoh proyek pemerintah yang pembangunannya terlihat dipaksakan (lanjut Fadlianoor) padahal ganti rugi lahan milik warga belum terselesaikan bahkan mencapai puluhan miliar.
“Sama kasusnya stadion Batakan, yang hingga kini permasalahan ganti rugi lahan milik warga belum tergantikan, bangunannya sudah berdiri megah, ini kan aneh…. kenapa pemerintah tidak bertahan dulu sampai incraht (status lahan) dulu baru diselesaikan (ganti rugi),” ucapnya
“Intinya mengapa persoalan ini tidak diselesaikan dulu sebelum melakukan pembangunan, ini terlihat terburu-buru mengerjakan (proyek) itu, ada apa!!!”tanyanya.
Terkait polemik ganti rugi lahan milik warga yang diperuntukan pembangunan SMP 25, pihaknya selaku Badan Pengawas meminta langkah tegas Pemkot Balikpapan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Bahkan bukan pembangunan SMP 25 saja, namun juga permasalahan lahan rencana pembanguna Rumah sakit di Balikpapan Barat harus dituntaskan, dan Pemkot Balikpapan juga harus tegas bisa melihatkan legalitas yang dimiliki.
“Adanya permasalahan ini, kami mempertanyakan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapeda), karena dianggap kurang matang dalam hal melakukan perencanaan pembangunan di kota Balikpapan”ujar Fadli.
“Yang jadi pertanyaan kami, Bapeda saat perencanaan gimana ko seakan-akan perancanaan ini akal -akalan, kan seharusnya yang paling penting legaslitas harus diutamakan baru ada pembangunan”lanjutnya.
Selain itu Fadlianoor juga menilai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah gagal dalam mengamankan aset daerah sehingga permasalahan ini terjadi.
“Ya… kami menganggap BPKAD sebagai pengelola telah gagal dalam mengamankan aset daerah”tegasnya.
“Untuk itu kami meminta kepada Walikota Balikpapan agar segera mengambil langkah secepatnya mengatasi permasalahan ini , karena masih banyak permasalahan lain yang sangat prioritas harus diselesaikan salah satunya penanganan banjir” lanjutnya
Sementara mengenai penyelesaian polemik ganti rugi lahan pembangunan SMP Negeri 25, DPRD Balikpapan memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menempuh jalur hukum atau berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan kota Balikpapan.
“Ya… Untuk masyarakat yang merasa lahanya belum terselesaikan ganti ruginya, silahkan untuk berkoordinasi atau menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut” tandasnya.
Reporter : Ags
