PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Menindaklanjuti adanya permasalahan dalam proses pembangunan SMPN 25 di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait, Selasa (13/09/2022).
RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Ardiansyah ini dihadiri Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Balikpapan.
Usai RDP, Ardiansyah menyampaikan bahwa ada 11 warga yang melaporan ke Komisi IV DPRD Balikpapan terkait kejelasan ganti rugi lahan warga yang saat ini dibangun SMP 25 di Balikpapan Barat.
Menurut dewan ada 11 warga yang diduga memiliki lahan yang saat ini dibangun SMPN 25. Kalau menurut penjelasan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan itu terdapat 22 orang.
“Kita sendiri nggak tau kalau 22 orang. Kalau RDP tadi ini ada 11 orang yang memberikan laporan ke Komisi IV. Sebagai wakil rakyat kami minta tolong ditindaklanjuti, bagaiamana persoalan ini jangan sampai merugikan masyarakat,” jelasnya kepada awak media.
Meskipun Pemkot Balikpapan menyatakan jika lahan tersebut adalah milik pemerintah, tidak ada lahan warga. Dengan demikian, pemerintah harus bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan memanggil warga yang diduga mempunyai lahan tersebut. “Kalau memang ada hak masyarakat, tolong ditindaklanjuti,” ucapnya.
Ardiansyah mengatakan pembangunan SMPN 25 ini memang untuk keperluan masyarakat tetapi tidak juga masyarakat dikesampingkan jika memang benar lahan tersebut milik warga. “Pemerintah tidak mempunyai bukti tapi secara undang-undang, artinya lahan pasang surut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum,” ungkapnya.
Namun, warga yang mengadukan ke DPRD sebanyak 11 orang ini mengantongi segel. “Berkasnya ada di kami,” imbuhnya.
Di tambahkan Ardiansyah, sebelum sekolah itu dibangun pernah diadakan pertemuan dengan masyarakat dan dalam pertemuan tersebut, apabila ada lahan dari masyarakat yang terpakai pembangunan sekolah, maka akan diganti rugi. “Itulah hasil pembicaraan dari masyarakat, sehingga masyarakat menunggu. Seperti itu laporan yang kami terima,” serunya.
Warga yang baru mengadukan kepada Komisi IV DPRD, lanjut Ardiansyah dengan alasan menunggu berdasarkan hasil pertemuan tersebut. Tetapi hingga saat ini belum ada kepastian yang diberikan kepada warga. “Katanya sudah laporan ke Kelurahan tapi tidak ada tanggapan jadi dia laporan ke DPRD secara tertulis,” terangnya.
Untuk itu, hasil RDP Komisi IV DPRD Balikpapan dengan Pemerintah akan ditindaklanjuti terlebih dahulu. “OPD terkait akan melaporkan hasil pertemuan ini kepada pimpinannya. Kita akan memantau teruslah. Masyarakat kan kalau tidak ditindaklanjuti melaporkan kembali. Kita minta tolong diselesaikan,” serunya
Reporter : Ags
