PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Hasanuddin ingin ketentuan ‘wajib lapor’ bagi pendatang lebih diintensifkan. Langkah ini ditujukan meminimalisir masuknya pendatang tanpa tujuan jelas ke Kota Balikpapan.
Politisi PKS itu mengatakan, penetapan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai Ibukota Negara (IKN) tentu memberi dampak terhadap peningkatan jumlah pendatang Kalimantan Timur. Tak terkecuali Balikpapan yang termasuk sebagai kota penyangga IKN tentu mulai dilirik para pengadu nasib.
“Sebagai kota penyangga IKN, Balikpapan harus memiliki regulasi yang mengatur pendatang yang masuk tanpa kepentingan jelas. Sehingga ini juga mencegah membeludaknya penduduk Balikpapan,” ujar Hasanuddin di ruang kerja Komis IV, Kamis (16/09/2022).
Tingginya arus pendatang tanpa tujuan jelas ke Kota Balikpapan dikhawatirkan memicu peningkatan jumlah anak jalanan (anjal), pengemis dan pengamen. Kondisi tersebut tentunya akan menurunkan citra Balikpapan sebagai “Kota Nyaman Dihuni”.
“Ya bisa saja, pendatang yang masuk tanpa tujuan yang jelas, kemudian mengambil peluang menjadi pengamen atau yang lainnya agar cepat mendapatkan penghasilan,” katanya.
Untuk itu, Ia meminta Pemkot benar-benar mengintensifkan aturan wajib lapor bagi pendatang agar bisa terdata. Dengan demikian pula akan memudahkan pengawasan oleh aparatur terkait.
“Jadi kalau ada pendatang yang masuk di lingkungan RT tanpa ada kejelasan pekerjaannya bisa didata oleh pemerintah,” pungkasnya.
Reporter : Ags
