PAMUNGKASNEWS.ID – BALIKPAPAN, – Badan Kehormatan (BK) DPRD Balikpapan akhirnya memutuskan mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh 4 Fraksi terhadap Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh clear and clean atau sudah selesai.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BK DPRD Balikpapan H. Ali Munsjir Halim, S.E, M.M didampingi oleh Wakil Ketua BK Capt. M. Hatta Umar, S.Sos. M.Mar dan Wiranata Oey yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Balikpapan, Senin, (27/2/2023) sore.
Keputusan ini disampaikan setelah menindaklanjuti proses pengaduan atas dugaan pelanggaran tata tertib (tatib) ataupun kode etik terhadap Ketua DPRD Balikpapan yang dilayangkan oleh 4 Fraksi diantaranya Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra dan Nasdem pada 13 Februari 2023 lalu.
“Tujuh hari setelah menerima laporan itu, BK sudah menindaklanjuti isi pengaduan dari yang sebelumnya 5 fraksi menjadi 4 fraksi, karena 1 fraksi sudah mencabut (islah). Dari 4 fraksi ini pun terdapat fraksi gabungan yaitu Nasdem include PKB, hanya Nasdem yang melakukan pengaduan terhadap mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD, sedangkan PKB tidak ikut”, jelas Ali Munsjir di hadapan wartawan.
Ali Munsjir mengatakan, BK memberikan keputusan clear and clean terhadap isi pengaduan yang dilayangkan oleh 4 fraksi tersebut setelah adanya verifikasi dan klarifikasi dari Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh bersama tim ahli hukum di DPRD Balikpapan.
Menurut Ali Munsjir, dari poin-poin pengaduan yang dilayangkan 4 fraksi ini, pihaknya sebelumnya telah melakukan telaah, ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua DPRD dalam tatib atau kode etik. Karena mosi tidak percaya tidak memiliki legal standing, dan hanya gerakan politik saja.
“Di dalam mosi tidak percaya ini, mereka kita terima sebagai pengaduan. Dalam hal pengaduan ini, tidak bisa serta merta menghakimi. Harus kita mengacu pada pasal yang telah ditetapkan dalam tatib maupun kode etik DPRD”, terangnya.
Kendati tidak menyampaikan isi pengaduan itu, namun Ali Munsjir menjelaskan, dalam poin-poin pengaduan dari 4 fraksi ada diduga pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua DPRD, pihaknya telah melakukan verifikasi dengan ahli hukum. Kemudian di klarifikasi oleh Ketua DPRD.
“Jadi, mosi tidak percaya ini kerena ada perbedaan pemahaman antara anggota dan Ketua DPRD. Semua poin pengaduan yang sudah dijelaskan oleh fraksi satu persatu kepada BK, sudah kita sampaikan kepada Ketua DPRD”, ujar Ali Munsjir.
“Setelah kita melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada Ketua DPRD, dan kita berkonsultasi dengan ahli hukum, ternyata dari penjelasan Ketua DPRD tidak ada yang dilanggar. Terutama yang diduga melanggar dua pasal, yaitu pasal 7 dan pasal 13 tentang peraturan DPRD nomor 02 tahun 2020. Di pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Kemudian, pasal 13 ayat (a) dan (b) itu tidak ada yang dilanggar oleh Ketua DPRD”, ujarnya lebih lanjut.
Dengan demikian, lanjut Ali Munsjir, mosi tidak percaya dapat disimpulkan sudah clear and clean, tidak ada pelanggaran.
“Dengan ini, BK DPRD Balikpapan menyatakan mosi tidak percaya atau sebuah gerakan politik yang dilayangkan oleh 4 fraksi sudah di klarifikasi. Dan ternyata hanya beda pemahaman terhadap peraturan perundang undangan dan peraturan di DPRD yang kita laksanakan bersama”, bebernya.
Ali Munsjir menyampaikan, setelah proses klarifikasi dan verifikasi baik dari fraksi yang mengadukan mosi tidak percaya maupun dari Ketua DPRD, proses di BK dinyatakan clear and clean.
“Proses ini kita nyatakan clear and clean. Di BK sudah tidak ada proses lagi, sudah di stop. Karena tidak ada indikasi pelanggaran terhadap Ketua DPRD”, tandasnya.
Reporter : Ags
