PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Macet, merupakan permasalahan yang harus dihadapi masyarakat Kota Balikpapan belakangan terakhir ini. Selain adanya dua Mega proyek pengerjaanya secara bersamaan, Lonjakan jumlah penduduk yang dibarengi dengan pertambahan jumlah volume kendaraan akibat perpindahan Ibu Kota Negara di Kaltim juga diduga sebagai salah satu faktor penyebabnya.
Dalam kondisi seperti ini, terkadang ada saja masyarakat yang berinisiatif untuk membantu mengatur alur lalu lintas meski tidak dilengkapi surat tugas atau peralatan yang layak. Hal tersebut dapat terlihat di beberapa titik di persimpangan yang rawan macet dan tanpa adanya lampu merah.
Dua tempat yang kerap dijumpai yakni Jalan Soekarno-Hatta KM 1 tepatnya di simpangan depan Tempat Pemakaman Umum (TMP) Muslimin dan di Jalan Lesjen S Suparman tepatnya di persimpangan arah menuju Sungai Ampal ke kawasan SMK Airlangga dan Jalan MT Haryono dibawah RSKD Balikpapan.
Secara sukarela masyarakat itu menjadi pengatur lalu lintas dadakan, dengan kedua lengannya pengatur lalu lintas ini memberikan instruksi kapan pengendara dari sipang A untuk jalan atau harus menginjak rem agar alur dipersimpangan tak terjadi polemik
Lantas, dengan kehadiran mereka arus lalu lintas ampuh mengurangi polemik kemacetan di persimpangan. Disamping itu Tak jarang juga masyarakat menyisihkan sedikit rezeki untuk mereka.
Kata ampuh mengurai kemacetan di persimpangan itu juga diaminkan oleh anggota komisi I DPRD Balikpapan Edy Alfonso.
“Mereka juga tidak pernah meminta uang, artinya secara sukarela,” kata Edy saat dijumpai di gedung DPRD Balikpapan, Rabu (8/3/2023).
Artinya, kata Edy Pak Ogah di Balikpapan memiliki sisi positif dimana ia bekerja secara suka rela. Hal itu berbeda dengan yang ada di daerah lain yang terkadang bersifat arogan untuk meminta tarif.
“Saya pernah liat dulu di Jawa dibaret kendaraan pake paku, tapi disini tidak begitu,” ungkapnya.
Kendati demikian, dengan adanya Pak Ogah itu juga memberikan dampak negatif terhadap estetika Kota Balikpapan. Lantas perlu dilakukan penindakan oleh dinas terkait, dalam hal ini Satpol PP dan juga Dishub.
“Apakah dilakukan penindakan atau mereka mau merekrut orang-orang tersebut, atau bagaimanapun teknisnya saya rasa mereka pasti punya metode yang mujarab untuk mengatasi permasalahan itu,” ujarnya.
Jika permasalahan semakin pelik, besar kemungkinan dari dewan akan memanggil dinas dinas itu untuk digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Nanti kami akan mendengarkan bagaimana solusinya dan cara mengatasinya,” paparnya.
Kendati begitu, selain menertibkan ia juga meminta pihak terkait harus memikirkan nasib para pelaku setelahnya, yang kemungkinan diakomodir untuk memperoleh pekerjaan.
“Pak Ogah inikan mencari makan dari jasanya, jadi kalo ditertibkan bukan sekedar penertiban tapi dibantu juga untuk mendapatkan pekerjaan lain. Jadi butuh pemikiran yang luas bukan dari satu sudut saja. Mereka pasti paham kok itu,” pungkasnya.
Reporter : Ags
