PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kota Balikpapan, Parlindungan Sihotang, SE menggelar Dialog Warga di lingkungan RT 34 Perum BDS II, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Minggu (12/03/2023), sore hari.
Dialog bersama warga yang mengusung tema “Pelayanan Kesehatan di Kota Balikpapan” ini dihadiri beberapa perwakilan Ketua RT disekitar Perum BDS II, tokoh masyarakat serta perwakilan warga RT 34.
Berbagai permasalahan diperbincangkan dalam dialog warga kali ini, mulai dari pelayanan Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien BPJS hingga permasalahan pendidikan yang menjadi topik utama.
Saat ditemui awak media, Parlindungan yang juga Ketua RT 34 Kelurahan Sungai Nangka ini menjelaskan, bahwa program dialog warga merupakan program yang diluncurkan DPRD kota Balikpapan guna dapat menjalin komunikasi kepada masyarakat.
Hal ini bertujuan agar dalam menjalankan tugas pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat setiap anggota DPRD Balikpapan dapat berjalan maksimal.
Parlindungan sendiri menilai bahwa program dialog warga ini sangat bagus, selain dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, dalam program ini dirinya juga dapat mendengar keluhan langsung dari warga.
“Meskipun berbeda dengan Serap Aspirasi (reses) dimana warga mengusulkan, kami menampung dan memperjuangkan. Namun dalam program dialog ini, warga boleh untuk mengkritisi, memberikan masukan, sekaligus menyampaikan Program-program yang telah dijalankan Pemerintah Kota Balikpapan” ujar Parlindungan sesuai menggelar dialog warga.
“Melalui program ini, kita dapat mendekatkan diri kepada masyarakat, mendengarkan keluhan secara langsung serta di sini kita juga dapat menjelaskan secara langsung tentang fungsi dan tugas sebagai Anggota DPRD, serta juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang dijalankan pemerintah kota,, ini luar biasa”jelasnya lebih lanjut.
Terkait berbagai keluhan yang disampaikan warga, salah satunya pelayanan rumah sakit bagi peserta BPJS Kesehatan Kelas III yang dialami warga dengan pelayanan kurang baik, menurutnya memang perlu dilakukan beberapa evaluasi terkait hal tersebut.
“Pelayanan di sejumlah rumah sakit memang perlu di evaluasi, dan hal ini sudah pernah di bicarakan juga dengan pihak BPJS Kesehatan. Dengan adanya dialog dengan warga ini, segala sesuatu yang tidak pernah terpikirkan bisa muncul dari warga”, ungkapnya.
Parlindungan menyebut Dari beberapa pembicaraan-pembicaraan muncul hal-hal baru seperti yang dikeluhkam warga dalam dialog ini, dimana warga pernah mengalami pelayanan kurang baik di salah satu rumah sakit di Balikpapan.
“Dalam dialog bersama warga ini ada yang menyampaikan dan pernah mengalami pelayanan yang kurang baik di salah satu rumah sakit. Warga tersebut merupakan peserta BPJS Kesehatan Kelas III”kata Parlindungan
saat berobat karena penyakitnya di anggap menular, maka di perlukan kamar khusus isolasi”, bebernya.
Lebih lanjut Parlindungan menjelaskan ada juga warga yang mengalami tidak mendapatkan ruangan saat berobat dikarenakan penyakit tersebut dianggap menular, harus menempati ruangan khusus seperti isolasi.
Persoalan ini, menurut dia, merupakan hal baru yang disampaikan oleh warga kepada dirinya, dan mungkin tidak pernah di perhitungkan oleh pihak BPJS.
“Persoalan ini perlu dibahas lagi dengan pihak BPJS Kesehatan. Bagaimana jika ada pengguna BPJS Kelas III dan di kategorikan memiliki penyakit menular. Nah, peserta ini tidak bisa di satukan dengan pasien-pasien lain di rumah sakit. Harus di isolasi sendiri, ini perlu ada evaluasi lebih jauh lagi”, kata dia.
“Belum lagi kendala-kendala lain yang sering di alami oleh peserta BPJS Kelas III di rumah sakit. Tapi secara umum pelayanan rumah sakit umum saat ini sudah mulai membaik”, ujarnya lebih lanjut.
Kemudian, terkait masalah sarana pendidikan SD dan SMP, dengan zonasi sekolah, Parlindungan tidak menepis bahwa persoalan itu setiap tahun terus menjadi keluhan warga, karena minimnya sekolah atau belum ada pemerataan dan pemetaan dari pemerintah.
“Pemetaan ini dalam artian dimana anak-anak sekolah yang banyak penduduknya. Seharusnya di situ dulu yang harus dibangun sekolah”, jelasnya.
Kendati demikian, dia juga tidak menyalahkan pemerintah, karena untuk membangun sekolah masih terkendala lahan.
Reporter : Ags
