PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan H. Haris menggelar reses masa Sidang 1 tahun 2023 di RT 09 Kladasan Ulu, Balikpapan Kota, Minggu19/3/2023 malam.
Reses yang digelar di halaman Parkir Komplek Pantai Mas Permai ini dihadiri Lurah Klandasan Ulu, BPKAD, DPU, tokoh masyarakat dan puluhan warga.
Dalam reses ini, warga RT 09 menyampaikan aspirasinya karena tidak bisa membuat sertifikat lantaran ada klaim dari Pemerintah Kota Balikpapan. Selain itu, warga juga mengusulkan kamera pengintai (CCTV) dan pembangunan Puskesmas.
H. Haris mengatakan, dalam reses ini warga RT 09 mengusulkan untuk pembuatan sertifikat, karena selama ini warga tidak bisa membuat sertifikat untuk tempat tinggalnya lantaran ada klaim sebagai aset dari pemerintah kota.
“Khusus di RT 09 ini keluhan warga masalah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang sekarang namanya PTKL (Pendaftaran Tanah Kota Lengkap). Mereka meminta Pemkot untuk melakukan pengukuran ulang tapal batas, karena ada sebagian rumah warga diklaim masuk dalam aset”, ujarnya.
Menurut Haris, dalam sejarahnya yang diketahui oleh warga, batas tanahnya Pemkot berada diluar dari rumah warga yang ada di RT 09. Sehingga untuk memastikan batas tanah tersebut Ketua RT 09 meminta dari BPN dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) turun kelapangan menentukan pengembalian tapal batas tersebut.
“Warga yang tinggal disini (RT 09) sudah lebih dari 40 tahun. Tapi tiba-tiba Pemkot mengakui sebagian rumah warga masuk dalam asetnya”, jelas Haris.
Bahkan, kata Haris, sebagian warga ada yang sudah mengurus formulir di Kelurahan tapi tidak bisa, karena ada klaim dari Pemkot.
“Pak RT ini meminta, jalan satu-satunya ada pengukuran ulang”, ujarnya.
Selain itu, Haris menyampaikan, dalam reses ini ada beberapa RT juga meminta CCTV dan pembangunan Puskesmas di Klandasan Ulu.
“Untuk permohonan CCTV sudah ada beberapa, tapi kalau di RT 09 permohonannya ada 10 titik”, kata Haris.
Untuk usulan pembangunan Puskesmas, Haris mengatakan, hal itu bisa saja dilakukan, selama ada usulan dari warga. Apalagi di Klandasan Ulu terdapat lahan Pemkot.
“Bisa saja dibangun Puskesmas sekaligus Aulanya, Tapi semuanya tergantung keuangan Pemkot, kalau memang nanti ada usulannya nanti kan bisa kita laporkan ke DKK (Dinas Kesehatan Kota)”, tandasnya.
Reporter : Ags
