PAMUNGKASNEWS,ID, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan dari PDI Perjuangan, Fadlianoor menggelar reses masa sidang II Tahun 2023 di Komplek Perumahan Balikpapan Baru RT 21,Kelurahan Gunung Samarinda Baru (GSB), Balikpapan Utara, Jumat (9/6/2023).
Hal ini merupakan reses pertama kali digelar di komplek perumahan Balikpapan Baru, setelah pihak pengembang telah menyerahkan aset tersebut ke Pemerintahan Kota (Pemkot) Balikpapan.
Berbagai keluhan disampaikan mulai dari jalan berlubang, PDAM, PLN dan juga Pembangunan Puskesmas dan sekolahbdikawasan GSB.
Seperti yang dikeluhkan, Daniel RT 21 yang mempertanyakan langkah apa yang dilakukan untuk memfasiitasi permasalahan PDAM khususnya untuk Poskamling.
Dan diperumahan ini sering mengalami lampu mati, yang dipertanyakan apa penyebabnya dibaikin rusak lagi. ” Apa beban terlalu tinggi atau gimana pemakaiannya, ” ucapnya.
Suwati RT 21 Graha Indah mempertanyakan untuk pemetaan zonasi kewenangan siapa karena diwilayah RT 21 dekat SMPN 11 tapi tidak masuk zonasi. ” Dua tahun ini , wilayah RT saya tidak masuk zona, padahal wilayah tetap tidak berpindah, nah sebenarnya penentu itu kewenangan siapa?, ” ucapnya.
Ibu Sabar Warga RT 21 Perumahan Balikpapan Baru mengeluhkan banyaknya jalan berlubang dan diwilayah ini belum ada posyandu, karena selama ini kegiatan dilakukan di rumah bu RT.
” Banyak jalan berlubang, bisakah untuk dibaiki karena banyak warga yang jatuh, ” ucapnya.
Menanggapi permasalahan keluhan warga , Fadliaonoor katakan, usulan sudah seluruhnya terakomodir
Terkait permasalahan taman, sudah didata sama disperkim dan telah dibuatkan DED. Kemungkinan ada anggaran yang dialokasikan ke Perumahan Balikpapan Baru.
” Ini blok baru, seperti yang saya bilang selama ini mereka sudah memberikan haknya apa yang diminta oleh pemerintah, dan sekarang saatnya menagih hak mereka ke pemerintah karena telah diserahkan fasum fasosnya, ” ucapnya.
Terkait permintaan Posyandu, Fadlianor katakan, untuk aset akan dibicarakan terlebih dahulu ke BKAD. ” Apakah boleh atau tidak digunakan untuk posyandu, ” ucapnya.
Untuk masalah jalan berlubang, Fadlianoor katakan, bersama dinas pekerjaan umum akan tinjau kelapangan. “Besok kita langsung ke lapangan bersama UPT jalan, lihat kelapangan, dan kapan bisa dieksekusi menambah yang bolong-bolong, karena informasinya banyak korban jatuh, ” ucapnya
“Secara keseluruhan kelurahan GSB belum punya Puskesmas dan perlu penambahan sekolah, ” ucapnya.
Dirinya berharap melalui aset yang diserahkan pengembang sebesar 1 hektare bisa untuk dikaji pembangunan puskesmas dan sekolah terpadu.
” Melalui walikota, bisa menginformasikan ke OPD terkait untuk menelusuri aset sebanyak 1 hektare, karena itu sangat dibutuhkan, ” ucapnya.
Untuk terkait penentuan Ring satu zonasi, Perwakilan Disdik sampaikan, penentuan itu dilakukan oleh pihak kelurahan dengan kepala sekolah setempat yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan. “Karena adanya pemekaran bisa berpengaruh untuk penentu ring satu, ” tutupnya.
Reporter: Ags
