PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Rapat paripurna dengan salah satu agendanya yakni penyampaian laporan kinerja Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan Tahun 2023 dilaksanakan DPRD Kota Balikpapan di Gran Senyiur Hotel Balikpapan, Rabu (14/8/2024).
Laporan hasil Pansus disampaikan Anggota DPRD Balikpapan, Pantun Gultom dalam rapat paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan H Abdulloh S Sos, didampingi Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono dan di hadiri langsung Walikota Balikpapan H Rahmad Mas’ud SE.
Dalam laporannya, Pansus memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Pemkot Balikpapan. Dimana dalam mengoptimalkan potensi sumber pajak daerah yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka pemkot melalui BPPDRD dapat mengambil langkah-langkah.
Baik itu menyusun konsep revisi kebijakan akuntansi atas penyisihan pungutan piutang pajak yang tumpang tindih, guna meningkatkan akurasi dan relevansi dalam memperbaiki pengelolaan piutang pajak dan menetapkan target pendapatan.
Tak hanya itu, pemkot di minta melakukan pemungutan dalam pendataan secara berkala terhadap seluruh wajib pajak dan objek pajak. Hal ini memastikan data wajib pajak dan objek pajak selalu aktual dan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan perpajakan.
Pemkot juga diminta meningkatkan kualitas pelayanan dan penyederhanaan prosedur persyaratan administratif, serta mengembangkan aplikasi yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.
Masih Pantun Gultom, ketidaksesuaian prosedur pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang cuti di luar tanggungan negara atau menjalani disiplin merupakan masalah serius. Oleh karena itu Pansus meminta pemkot Balikpapan melalui Badan Pengembangan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKPSDM) Balikpapan untuk dapat melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap SOP yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku.
Peningkatan sistem informasi penggajian dengan sistem informasi kepegawaian dan lainnya yang lebih relevan. Penguatan pengawasan secara internal secara berkala harus dilakukan. Hal itu bertujuan untuk memastikan kepatuhan dalam prosedural yang telah ditetapkan.
Reporter: Rel
