PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum ( DPU) dan kontraktor pelaksana PT Suramadu Nusantara Enjiniring.
RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qodri di Ruang Rapat Gabungan DPRD Balikpapan, Selasa (12/9/2023).
Dalam RDP tersebut, Ketua Komisi III Alwi Al Qadri menyampaikan kekecewaannya atas terlaksananya pembangunan Gedung Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) yang tidak sesuai dengan keinginan.
Hal ini dikarenakan pembangunan Gedung Paripurna yang letaknya tepat dibelakang Gedung DPRD Kota Balikpapan belum dibutuhkan. .
Alwi menuturkan gedung paripurna yang ada saat ini masih layak dan masih bisa dipergunakan. Dan seharusnya yang lebih skala prioritasnya adalah ruang anggota dewan maupun ruang komisi.
Ia mencontohkan, pagi ini mau rapat bersama Dinas PU dan kontraktor diruang komisi dan kondisi keadaannya sudah tidak memungkinkan.
“Dari Dinas PU saja yang datang sudah 5 orang, belum dari kontraktor dan konsultan, ditambah lagi kami di Komisi III sebanyak 10 orang, tidak memungkinkan” katanya.
Alwi mengatakan, jika berbicara skala prioritas, tidak meminta bangunan yang baru nantinya harus mewah. Tapi menginginkan ruangan yang cukup ketika melakukan rapat bersama mitra kerja.
“Kami pernah rapat dengan OPD dalam satu ruangan tidak muat, bahkan sampai keluar,” ucapnya.
Berbicara kantor DPRD se-Kaltim, Alwi menilai kantor DPRD Balikpapan satu-satunya kantor DPRD yang sudah kurang layak. Dibandingkan Penajam Paser Utara, gedung DPRD di PPU masing-masing anggota dewannya sudah memiliki ruangan sendiri.
“Sekali lagi..kami tidak minta ruangan kami mewah, kami hanya malu kalau saat menerima tamu ruangan kami sudah tidak muat. Kalau tamu 2 sampai 3 orang saja ruangan kami muat, tapi kalau lebih tidak muat,” katanya.
“Kami kecewa karena ini tidak bisa diubah. Pasalnya waktu penyampaian dari pihak MK atau Konsultan ini bisa diubah,” ucap Alwi.
Alwi menambahkan, memang Detail Engineering Desain (DED) dibuat oleh DPU untuk pembangunan Ruang Paripurna. Waktu pemaparan pertama telah disampaikan untuk merubah peruntukannya tetapi informasi yang dijelaskan DPU tidak bisa diubah dengan alasan sudah tender dan tidak punya cukup waktu
“Silahkan tanya ke Dinas PU, yang jelas kami di Komisi III sangat kecewa, karena yang dibangun bukan skala prioritas. Coba kami dilibatkan kok malah gedung paripurna yang di bangun, sementara gedung paripurna masih bagus,” pungkasnya.
Reporter : Tin
