Pamungkasnews.id | Balikpapan – Pernyataan resmi dari Pertamina Patra Niaga melalui Executive General Manager, Isfahani, yang menegaskan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Balikpapan dalam kondisi aman, justru berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.
Antrean panjang kendaraan, khususnya di SPBU KM 13 dan KM 15, masih mengular hingga 3 – 4 kilometer untuk mendapatkan solar subsidi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar,”jika stok aman, mengapa distribusi justru memicu krisis antrean?”
Fenomena antrean panjang ini bukan kejadian baru. Dalam beberapa waktu terakhir, para sopir truk dan pelaku logistik di Balikpapan terus menghadapi situasi serupa. Waktu tunggu untuk memperoleh solar subsidi bahkan bisa mencapai tiga hari. Ini sebuah angka yang mencerminkan kegagalan sistem distribusi, bukan sekadar persoalan teknis di lapangan.
Ketimpangan antara klaim ketersediaan dan fakta antrean panjang mengindikasikan adanya persoalan serius dalam manajemen distribusi, pengawasan, hingga potensi penyalahgunaan.
Menanggapi situasi ini, Anggota DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang dari Dapil Balikpapan Utara, menegaskan perlunya langkah cepat dan terkoordinasi. Ia mendorong dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
“Kami DPRD Balikpapan akan memfasilitasi RDP guna mencari solusi dan mengungkap akar persoalan ini,” tegas Oddang.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Pemerintah daerah, Pertamina, pengelola SPBU, serta perwakilan sopir harus duduk bersama dalam satu forum terbuka dan transparan.
Oddang menyoroti dampak langsung antrean terhadap kesejahteraan para sopir. Dalam satu minggu, mereka hanya bisa bekerja efektif selama dua hari, sementara sisa waktu habis untuk mengantre BBM.
“Ini ironis. Dalam satu minggu mereka bekerja hanya dua hari, selebihnya habis untuk antre solar. Mau makan apa keluarganya? Ini jelas berdampak pada ekonomi kota yang melambat,” ujarnya tajam.
Efek domino dari kondisi ini tidak bisa diremehkan. Terganggunya distribusi barang akan berdampak pada harga kebutuhan pokok, kelancaran logistik, hingga stabilitas ekonomi lokal.
Permasalahan ini menuntut lebih dari sekadar klarifikasi. Dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM subsidi, termasuk transparansi kuota, mekanisme penyaluran, serta pengawasan di tingkat SPBU.
Oddang menegaskan bahwa diskusi lintas sektor harus segera dilakukan agar persoalan tidak semakin meluas.
“Ini harus segera didiskusikan dan ditangani. Jangan dibiarkan berlarut-larut agar dampaknya tidak semakin besar,” unjatnya
“Kasus antrean solar di Balikpapan menjadi cermin bahwa ketersediaan stok bukan satu-satunya indikator keberhasilan distribusi energi. Tanpa sistem yang tepat, transparan, dan terawasi, kelangkaan semu akan terus terjadi, merugikan masyarakat kecil dan menghambat roda ekonomi” tandasnya
Reporter : Agus
