PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Pembangunan ruang rapat paripurna DPRD Balikpapan saat ini sedang berjalan dengan nilai anggaran 38 miliar menggunakan biaya APBD Kota Balikpapan.
Lokasi pembangunan ruang rapat wakil rakyat itu tepat di belakang Gedung DPRD Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman, Klandasan Ulu, Kota Balikpapan.
Sejak dimulainya pembangunan itu, sejumlah anggota legeslatif justru menolak pembangunan tersebut. Karena ruang paripurna yang ada dinilai masih cukup layak.
Mereka meminta pembangunan berlantai tiga itu dirubah menjadi ruang komisi. Permohonan untuk perubahan pembangunan itu juga pernah dilakukan oleh sejumlah anggota dewan terhadap Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU), namun tak disetujui.
Penolakan terhadap pembangunan ruang paripurna itu salah satunya dari anggota Komisi IV, Ardiansyah. Ia menilai, pembangunan untuk ruang paripurna tidak perlu dilakukan, karena masih cukup layak.
Menurutnya, pembangunan ruang komisi jauh lebih penting dibandingkan dengan ruang paripurna, karena ruang komisi yang ada dinilai sempit.
“Kita berharap pengerjaan itu dialihkan untuk ruang per komisi, ruang paripurna kami masih layak. Jadi mending selesaikan ruang anggota dewan dulu, gak usah yang lain-lain,” harapnya saat ditemui wartawan belum lama ini.
Ardiansyah mengatakan, pembangunan gedung paripurna juga dinilai sangat besar, alangkah baiknya dipergunakan untuk ruang dewan saja.
“Bangunan sebesar itu alangkah baiknya dipergunakan untuk ruang dewan, dimana selain ruang per komisi juga ada ruang fraksi dan ruang rapat komisi. Karena ruang komisi yang ada saat ini tidak memadai, ruangannya kecil. Sehingga jika ada rapat dengan mitra kerja tidak mencukupi,” tutur Ardiansyah.
Reporter : Tin










