Pamungkasnews.id | Balikpapan – Komitmen wakil rakyat diuji bukan di ruang sidang, melainkan di tengah warga. Hal itu ditunjukkan Muhammad Najib, Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi PDI Perjuangan, saat menggelar reses masa sidang II tahun 2025/2026 di RT 31, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kamis (30/04/2026) sore.
Dalam forum yang berlangsung dinamis tersebut, warga tidak lagi berbasa-basi. Mereka menyampaikan persoalan nyata yang selama ini terkesan lambat ditangani oleh Pemerintah, mulai dari banjir, minimnya infrastruktur, hingga kualitas layanan pendidikan.
Masalah klasik kembali mencuat. Warga menyoroti banjir di wilayah perbatasan RT 76 Batu Ampar dengan RT 32 Gunung Samarinda Baru yang hingga kini belum tertangani optimal.
Tak hanya itu, pengelolaan Waduk Bendali Wonorejo juga menjadi perhatian serius. Warga mendesak agar pintu air waduk diaktifkan secara maksimal guna menjaga stabilitas debit air di kawasan Batu Ampar dan Gunung Samarinda.
Warga juga mengeluhkan minimnya infrastruktur dasar seperti median jalan di Kilometer 2, tepatnya di depan Masjid Darussalam, disebut belum tersedia. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan pelajar yang setiap hari melintas.
Selain itu, warga mengeluhkan lambannya penanganan pohon besar di pinggir jalan utama yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Permasalahan lain yang tak kalah krusial adalah antrean panjang pemasangan air bersih yang dinilai tidak efisien dan menghambat kebutuhan dasar masyarakat.
Di sektor sumber daya manusia, warga menilai Kota Balikpapan masih minim program pelatihan tenaga kerja. Kondisi ini dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas SDM di tengah perkembangan kota.
Masalah zonasi sekolah dan kualitas pendidikan juga menjadi sorotan. Warga meminta adanya perbaikan sistem agar akses pendidikan lebih merata dan berkualitas.
Tak hanya itu, kondisi jalan utama di kawasan Gunung Samarinda dan Gunung Samarinda Baru yang rusak turut dikeluhkan karena berdampak langsung pada aktivitas pelajar.
Menanggapi berbagai kritik dan tuntutan tersebut, Muhammad Najib menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga akan ditampung dan diperjuangkan di tingkat legislatif.
“Saya berkomitmen untuk mengawal setiap aspirasi ini agar bisa direalisasikan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, Najib juga mengingatkan bahwa kondisi efisiensi anggaran saat ini menjadi tantangan tersendiri. Ia menegaskan bahwa realisasi program tidak bisa dilakukan secara instan.
“Kita harus realistis. Ada proses dan tahapan yang harus dilalui. Saya minta masyarakat bersabar, tapi saya pastikan ini tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
“Reses bukan hanya agenda seremonial, tetapi momentum untuk memastikan suara rakyat benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung” tandasnya
Reporter : Agus
