PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Persoalan sengketa Aset Pemerintah Kota Balikpapan dengan sejumlah masyarakat sering kali terjadi di sejumlah titik. Hal itu diduga karena ketidakabsahan legalitas yang tidak dimiliki oleh pemerintah kota.
Untuk melindungi aset-aset tersebut, Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Nurhadi Saputra menyarankan Pemkot Balikpapan untuk segera membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus kepengurusan aset daerah untuk melindungi dari pengakuan oknum-oknum tertentu di Kota Balikpapan.
“Untuk melindungi aset milik Pemkot Balikpapan, kita menyarankan agar dibuat UPT yang khusus mengurus aset,” ujarnya kepada media ini disela kunjungannya di Pemakaman Terpadu Km 15 Balikpapan, Selasa, (05/09/2023).
Terkait saran itu, pihaknya akan menyampaikan kepada Fraksi DPRD Balikpapan yang kemudian akan diusulkan ke Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud SE ME.
“Ini akan saya sampaikan kepada teman-teman Fraksi untuk diusulkan ke Pak Wali Kota, khususnya untuk penanganan aset itu kita bikin kan UPT, supaya aset kita jangan sampai hilang atau dikuasai oleh oknum warga,” ungkapnya.
Salah satu aset yang perlu diamankan, kata dia, adalah Pemakaman Terpadu Kilometer 15 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara yang dikelola oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup), yang notabene juga tidak tahu status lahannya.
“Apa salahnya kalau kita mengusulkan kepada Pemkot Balikpapan untuk membuat UPT yang khusus menangani aset Pemkot Balikpapan. Ada 400 lebih aset yang perlu mendapat perhatian. Nanti, disaat kita butuh tanah atau aset itu, bingung lagi melihat statusnya tanah orang,” tutupnya.
