PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Balikpapan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kota Balikpapan tahun anggaran 2023 telah dibacakan dalam dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Balikpapan, Jumat (7/6/2024).
Salah satu Fraksi yang membacakan pandangan umum-nya Fraksi Golongan Karya (Golkar) incloude Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura yang dibacakan anggota DPRD Fadillah, S.H.
Dalam pandangan umumnya, Partai Golkar dan Hanura mengapresiasikan atas capaian opini WTP dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tahun anggaran 2023 yang sekaligus mampu mempertahankan ke sebelas kali secara berturut turut.
” Kami mengimbau Pemerintah Kota Balikpapan agar menindaklanjuti beberapa rekomendasi catatan dari hasil pemeriksaan dari BPK-RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur sebagai perbaikan atas pengelolaan keuangan Pemkot Balikpapan Tahun 2023,” kata Fadillah saat membacakan pandangan umum Fraksi Golkar incloude Hanura.
Terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tercapai, Fadilah katakan, pentingnya pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi, elektronifikasi serta perluasan kanal – kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
” Kami berharap agar Pemerintah Kota Balikpapan melakukan upaya dalam mengoptimalkan PAD dengan cara pemetaan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang belum di manfaatkan, ” jelasnya.
Terkait dengan Belanja Daerah Kota Balikpapan, Fadilah jabarkan berdasarkan data yang ada Belanja Operasi Tahun 2023 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp.2,65 triliun dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp.2,33 triliun atau 87,88%.
Dengan Belanja Modal Tahun 2023 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp. 1,58 triliun lebih dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp. 1,38 triliun lebih atau 87,66%.
Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp. 38,68 miliar lebih dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp. 22,46 miliar lebih atau 58,08%.
” Jika melihat data diatas penyerapan anggaran masih dibawah 90%. Perlu diketahui bahwa penyerapan atau realisasi belanja APBD adalah stimulus fiskal, ” urainya.
Fraksi Golkar incloude Partai Hanura berharap Pemkot Balikpapan mampu berorientasi kepada capaian out put dan menjamin efektivitas program program yang mensejahterakan masyarakat Kota Balikpapan.
” Kami menyarankan penyerapan anggaran bisa berjalan dengan baik, dapat melakukan penetapan target penyerapan pertriwulan, dan berharap menerapkan tindakan khusus pada belanja yang tidak memenuhi target penyerapan, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada seluruh tingkatan Pengguna Anggaran, ” ucapnya.
Fraksi Golkar Incloude Partai Hanura menginginkan Pemkot Balikpapan dapat memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganya tanpa diskriminasi.
” Kami berharap agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan lebih fokus pada anggaran untuk persoalan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, ” ucapnya.
Fraksi Golkar incloude Hanura menyetujui rencana usulan Walikota Balikpapan terkait permasalahan ketersediaan air bersih di Kota Balikpapan menjadi proyek strategis Nasional.
” Untuk itu kami mendukung penuh upaya – upaya Pemkot Balikpapan untuk mengatasi permasalah ketersediaan air bersih di Kota Balikpapan, berharap Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) agar lebih pro aktif menyampaikan permasalahan permasalahan terkait pengeloaan air bersih ke masyarakat Kota Balikpapan, “tutupnya
Reporter : Ags
