Banyaknya Keluhan Terkait BPJS Kesehatan Kelas Tiga Geratis, Dewan Menilai Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat
Balikpapan, Pamungkasnews.id – Melalui program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Walikota Balikpapan H Rahmad Mas’ud, SE. ME, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah memberlakukan layanan BPJS Kesehatan Kelas 3 gratis per 1 Oktober 2021 lalu.
Yang mana BPJS Kesehatan geratis tersebut merupakan salah satu visi – misi Rahmad Mas’ud sebelum menjabat yang masuk ke dalam program RJPMD Walikota Balikpapan.
Meski sudah berjalan kurang lebih 7 bulan lamanya, permasalahan BPJS Kesehatan Kelas 3 gratis tersebut masih terus terjadi di kota Beriman ini.
Terkait hal tersebut Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Parlindungan Sihotang menilai pihak pemerinta masih kurang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme BPJS Kesehatan geratis yang merupakan program pemerintah ini.
“Soal BPJS Kesehatan Kelas 3 gratis sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham dan tidak mengerti,” katanya, Rabu (11/5/2022).
Parlin juga mengatakan dirinya hampir setiap hari mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait BPJS Kesehatan. Bahkan aduan tersebut dimana masyarakat tidak paham tentang mendapatkan fasilitas kesehatan Kelas 3 gratis di Balikpapan.
“Jadi ada warga yang sudah masuk dirumah sakit, namun mengeluh lantaran tidak memiliki BPJS Kesehatan. Bahkan ada juga warga yang saat ingin masuk Rumah Sakit, meskipun memiliki BPJS Kesehatan tapi mengaku sebagai pasien umum, lantaran takut tunggakan yang dimiliki akan ditagih terlebih dahulu”bebernya
“Artinya disini ada informasi yang kurang di sampai ke masyarakat,”tambahnya
Selain itu, Parlin menambahkan, dalam soal Anggaran pembiayaan program BPJS Kesehatan gratis di ibaratkan “Gunung Es” yang siap mencair. Pasalnya akan banyak masyarakat yang memanfaatkan program BPJS Kesehatan Kelas 3 gratis ini.
“Kalau soal anggaran, dipastikan akan terus membengkak, karena banyak warga yang ingin memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis, karena kita tidak mungkin membatasi masyarakat yang mampu untuk beralih ke Kelas 3 untuk mendapatkan fasiltas kesehatan gratis. Artinya akan membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan,” ungkapnya
Parlin meminta agar ada perhatian khusus yang dilakukan Pemkot Balikpapan, sehingga kedepan bisa lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi kalau PAD Balikpapan masih seperti ini dikhawatirkan akan menyebabkan defisit anggaran.
“Kalau PAD kita masih seperti ini, ini sama seperti buah Simalakama. Kalau BPJS Kesehatan terus dilanjutkan dengan asumsi mengorbankan yang lain atau kita stop BPJS Kesehatan gratis untuk kesejahteraan yang lebih baik lagi,” pungkasnya
Reporter : Ags
