DPRD Balikpapan

Begini Solusi Ketua DPRD Abdulloh Terkait Nasib Kontingen Porprov Balikpapan

PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Abdulloh menilai dua kubu yang berseteru di KONI segera berdamai guna menyukseskan partisipasi kontingen Balikpapan menuju Porprov Kaltim 2022. Abdulloh ingin kedua kubu duduk bersama dan mengesampingkan egosentris masing-masing.

“Duduk bersama mencari titik temu, agar tetap mensupport olahraga yang ada di Balikpapan,” kata Abdulloh, Jumat (14/10/2022).

Untuk diketahui, Balikpapan
terancam tidak berpartisipasi dalam Porprov Kaltim 2022 di Berau pada November mendatang. Masalah ini sebagai buntut dari adanya dualisme di dalam struktur KONI Balikpapan.

Abdulloh menegaskan, dewan sebelumnya telah mengupayakan mempertemukan kedua pihak. Namun hal tersebut tidak berjalan mulus. Seperti halnya yang terjadi baru-baru ini, hanya satu pihak yang memenuhi undangan dewan untuk membahas persoalan tersebut.

Lebih lanjut Abdulloh menerangkan, bahwa dewan telah melakukan langkah-langkah sesuai fungsinya, yakni penganggaran. Setelah itu pihaknya juga melakukan fungsi kedua yakni pengawasan.

“Kami sudah lakukan itu,” tegasnya.

Abdulloh menilai pemerintah juga tidak bisa serta merta disalahkan dalam persoalan ini, sebab tidak dapat berbuat lebih jauh. Ia berharap semua pihak dapat berpegang teguh pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan untuk mendefinisikan persoalan dualisme ini.

Potensi olahraga di Kota Balikpapan diakui cukup luar biasa. Namun dengan adanya masalah internal organisasi di KONI Balikpapan, kata Abdulloh jangan sampai mengorbankan potensi tersebut.

“Kalau kami di DPRD tidak mengatur dari teknis, kalau memang harus dianggarkan kami siap menganggarkan. Untuk Tahun 2022 ini kami sudah menganggarkan Rp8 miliar lebih,” lanjutnya.

Terpisah, Plt Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Jonni Mardizal mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur tangan dalam persoalan internal yang terjadi di KONI Balikpapan. Untuk itu, Ia mendorong agar pengurus internal dapat segera menyelesaikan terlebih dahulu dualisme yang terjadi.

“Silahkan KONI selesaikan sendiri. Pemerintah daerah juga tidak salah karena dia juga hanya bisa memberikan kepada 1. Karena kalau diberikan yang 1 saja bisa ribut nanti. Jadi selesaikan dulu di internal. Kami juga berharap jangan ada ricuhlah,” pungkasnya

Reporter : Ags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 9 = 12

Back to top button
×