PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Permasalahan air PDAM sampai saat ini masih menjadi keluhan warga Balikpapan, baik air yang tidak mengalir maupun air keruh. Hal ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan Taufik Qul Rahman.
Taufik mengatakan, bahwa PDAM selalu menyampaikan alasan klasik dari tahun ke tahun. Dan dengan banyaknya kajian-kajian yang pernah dilakukan PDAM, selaku mitra kerja komisi II juga sempat mendampingi kajian di daerah maupun Surabaya.
“Contoh PDAM Surabaya yang sangat luar biasa, karena disana banyak sungai dan yang pasti tidak kekurangan bahan baku. Tetapi tentu dengan manajemen yang sangat relevan dan investasi yang diberikan pemerintahnya, dapat berjalan dengan baik,” ucapnya kepada awak media, Selasa (8/8/2023).
Lanjut Taufik, berjalannya menajemen dengan baik karena mereka benar-benar menempatkan orang yang pintar dan mengerti teknik. Berbeda dengan Balikpapan yang sudah banyak melakukan kajian, tetapi tidak pernah dilaksanakan, seakan-akan menghabis-habiskan uang rakyat.
“Permasalahan air baku itu klasik, memang betul Balikpapan mengandalkan Sungai Wain, Waduk Manggar dan air hujan. Tetapi kenapa tidak ada upaya yang dilakukan,” tanyanya.
Bahkan dulu sempat melakukan kajian air asin menjadi air tawar, lalu mengapa hal itu tidak dilakukan untuk mengatasi keluhan masyarakat. Kuncinya itu ada di pemerintah kota yaitu kepala daerah.
Ia menerangkan, kalau dulu Balikpapan tidak pernah ada persoalan mengenai pipa, dan itu alasan klasik. Karena sebelumnya Samarinda saja pinjam pipa ke Balikpapan, sekarang malah terbalik.
“Balikpapan loh punya anggaran, lalu kemana pipanya, kemana pengajuan-pengajuan anggaran yang mungkin dipertanggungjawabkan ke pemerintah kota, lantas kemana semua. Apakah itu hanya kamuflase?,” tegas politisi PKB.
Sementara untuk managemen PDAM Balikpapan yang saat ini, ia menilai tidak jelas, karena menempatkan orang-orang yang tidak mengerti dilapangan, justru yang paham dengan teknik malah dijauhkan.
“Padahal di zaman sebelumnya (Imdaad, red) PDAM tidak ada masalah. Justru sampai kesini, malah bermasalah semua,” terangnya.
Dirinya juga mempertanyakan perihal penetapan direktur PDAM yang sudah terjadi setiap tahun, kepala daerah dengan suka-suka mengganti tanpa pemahaman lebih jauh.
Itu dikarenakan mereka tidak bisa melakukan sendiri, hingga akhirnya setiap melakukan pencairan, pembelian dan lainnya harus melapor dulu ke kepala daerah.
“Ini perusahaan punya kepala daerah atau punya pemerintah daerah?,” imbuhnya.
Sedangkan untuk air PDAM yang keruh disebabkan karena Balikpapan kehabisan kaporit, maka dimana kaporit itu.
Lalu bagaimana mengenai pembatasan air yang sudah ditetapkan, yang punya perusahaan ini pemerintah kota, dan memang ada aturan. Tetapi harus tahu dengan kenaikan jumlah penduduk. Artinya pemerintah dan anggota dewan harus smart.
“Sekarang mau bisa apa, PKB hanya satu, begitu mau bergerak diganjal. Hanya bisa berteriak saja melalui media,”tutupnya.
Reporter : Ags
