PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Maraknya Judi Online (Judol) di Indonesia membuat pemerintah mengambil langkah-langkah guna menghambat perkembangan Jodol tersebut yang sangat berdampak negatif dikalangan masyarakat hingga para generasi penerus bangsa.
Upaya tersebut juga dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam memberantas judi online di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah tersebut didukung penuh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, H Laisa Hamisah.
“Saya pribadi sangat mendukung pemberantasan judi online di kalangan ASN,” ucap Laisa saat dihubungi awak media ini, Rabu (26/6/2024).
Laisa menuturkan, kalau bisa judi online bisa berantas, terlebih untuk di kalangan ASN. Mengingat judi online berdampak buruk, baik bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain.
Masih Laisa, sanksi bagi ASN yang kedapatan bermain judi online sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021. Dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan sanksi yang akan diterima ASN apabila melanggar.
“Kalau memang diterapkan di kota Balikpapan, itu lebih baik agar tidak ada judi online dikalangan ASN,” ujarnya.
Laisa juga mendukung apabila Pemkot Balikpapan ingin melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik ASN di lingkungan Pemkot Balikpapan. Tentu saja ini untuk menjadikan ASN di Balikpapan bebas dari judi online.
Politisi PKS inipun mendukung kalau memang pemerintah kota mau melakukan pemeriksaan kepada seluruh Handphone setiap ASN dilingkungan kerjanya.
“Lebih bagus demikian, Walikota maupun Sekda bisa memberikan arahan terhadap ASN terlebih dahulu tentang sanksi berat yang akan diterima apabila kedapatan bermain judi online. Dan untuk pelacakannya apakah ASN ada yang bermain judi online biar kepolisian yang melakukannya,” tutup Laisa.
Reporter : Rel
