PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mencatat sepanjang periode 2019-2024 anggota legislatif Balikpapan tercatat ada 2 persoalan ringan dan 1 persoalan berat yang masuk dalam Badan Kehormatan.
Hal itu disampaikan langsung Ketua BK DPRD Kota Balikpapan, H Ali Munsjir Halim saat diwawancarai awak media diruang kerjanya, Kamis (8/8/2024).
Ali Munsjir menyebut secara faktual dari 45 anggota DPRD Kota Balikpapan tidak pernah melakukan pelangaran etika.
“Saya tadi mengataka ada 2 persoalan, tapi menurut saya itu masih masuk dalam kategori dapat di bina atau tidak sampai masuk dalam persidangan,” katanya.
“Memang persoalan-persoalan yang masuk ke BK ada 3, tapi itu semua tidak masuk sampai ke persidangan atau tata beracara kami di BK,” sambungnya.
Politisi Demokrat ini menambahkan apabila ada pengaduan yang di terima oleh BK, namun kemudian aduan tersebut juga masuk di ranah hukum atau pengadilan. Maka dalam tata acara yang dimiliki oleh BK persoalan tersebut tidak bisa dilanjutkan.
“Kita hanya bisa menunggu inkrahnya keputusan dari proses hukum yang dilakukan. Kalau anggota legislatif tersebut melanggar, maka dikembalikan ke BK, lalu BK yang akan mengeluarkan putusan,” ungkapnya.
“Tapi..alhamdulillah..sampai hari ini tidak ada,” sambungnya.
Sementara itu, untuk persoalan beratnya telah diketahui muncul adanya Mosi Tidak Percaya (MTP) yang dilakukan beberapa fraksi.
Dan setelah dilakukan telaah oleh BK dengan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dan fraksi-fraksi untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Ternyata yang terjadi adalah hanya salah paham dalam mengartikan sesuatu.
“Misalkan begini, anggota DPRD atau Fraksi mempertanyakan, kenapa acara DPRD selalu berubah-ubah tidak berdasarkan Badan Musyawarah (Banmus). Tapi kenyataannya ada beberapa kegiatan yang di dalam Banmus diberikan tanda dengan artian kegiatan tersebut tidak terikat dengan waktu,” bebernya.
“Berbeda jika ternyata dalam Banmus telah ditetapkan rapat paripurna tanggal A misalnya, namun kemudian dilaksanakan tanggal B, di ubah tanpa sepengetahuan Banmus, maka itu ada pelanggaran Tatib. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan,” pungkas Munsjir.
Reporter: Rel
