Pamungkasnews.id, Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono dicecar beragam pertanyaan oleh warga terkait persoalan banjir hingga penanganan sampah saat menggelar reses kedua masa sidang 1 tahun 2024 yang dilaksanakan di lingkungan RT 07, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Selasa, (12/11/2024) malam.
Dari sejumlah pertanyaan yang dilayangkan warga ini sebagai bentuk aspirasi mereka kepada wakil rakyat di lembaga legeslatif sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan kepada Pemerintah Kota Balikpapan.
Reses di hari kedua ini dihadiri oleh puluhan warga dari sejumlah RT, serta dari OPD. Diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kendati dalam reses ini berjalan lancar, Budiono mengaku kecewa lantaran tidak dihadiri oleh staf yang terundang atau yang membidangi langsung persoalan banjir, dalam hal ini bidang Sumber Daya Air (SDA) dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Namun justru yang hadir staf bidang Jalan dan Jembatan.
Begitu juga dengan DLH yang tidak dihadiri oleh staf yang membidangi langsung terkait persoalan sampah yang masih menjadi persoalan serius di wilayah ini. Pada reses ini hanya dihadiri oleh staf bidang tata lingkungan yang berkaitan dengan penanaman dan konservasi. Pada hal persoalan sampah ini terjadi di beberapa RT mulai dari RT 06 – RT 10 di Kelurahan Damai Bahagia.
“Sedikit kecewa, karena dari OPD terkait ini yang hadir bukan bidang yang tepat. Saya mengundang DPU khususnya yang membidangi persoalan yang terjadi di wilayah ini (Kelurahan Damai Bahagia), yaitu terkait persoalan banjir untuk menjelaskan langsung pada saat ada aspirasi warga. Tapi DPU justru menghadirkan dari Bidang Jalan dan Jembatan yang bukan kapasitasnya,” ucap budiono kepada media ini.
Budiono memaparkan, pada reses ini dirinya dicecar dengan sejumlah aspirasi warga, mulai dari penanganan banjir DAS Ampal yang dinilai kurang maksimal, karena justru menyebabkan banjir lebih parah di lingkungan warga.
Kemudian, adanya pintu dan pompa air yang dinilai memperparah banjir di lingkungan tersebut, perizinan Amdal yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan juga dinilai tidak terlaksana dengan baik sehingga memperburuk keadaan banjir, dan pembuangan sampah yang tidak ditangani secara maksimal oleh DLH juga menjadi salah satu penyebab banjir.
“Dengan banyaknya aspirasi warga ini tidak bisa dijelaskan secara akurat oleh staf OPD yang hadir, karena diluar kapasitasnya,” ungkap Budiono.
Dia menegaskan, dari sejumlah aspirasi warga yang telah ditampung dalam kegiatan ini, selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan masing-masing OPD terkait, untuk mengurai persoalan yang terjadi di wilayah ini.
“Semua aspirasi warga di reses malam ini saya tampung dulu, selanjutnya kita akan koordinasikan dengan OPD terkait. Yang jelas saya perjuangkan, karena ini menyangkut pada kehidupan warga di beberapa RT,” jelasnya.
Budiono membeberkan, aspirasi warga pada reses kedua ini cukup banyak, terutama persoalan banjir yang semakin parah setelah adanya normalisasi DAS Ampal yang dinilai kurang tepat. Ditambah dengan pemasangan rumah pompa di wilayah ini. Sehingga menjadi permasalahan tersendiri, karena tidak sesuai harapan, atau justru memperparah banjir.
“Rumah pompa air ini menurut warga justru memperparah banjir, karena pompa untuk membuang tidak sejalan dengan debit air yang masuk. Sehingga warga menilai adanya pompa air itu percuma atau tidak efektif,” ujarnya.
Selain itu, Budiono mengatakan, warga di wilayah itu juga meminta dibangunkan drainase di kawasan DAS Ampal, tepatnya di Jembatan MT Haryono yang sudah banyak mengalami keretakan serta drainase di kawasan Jalan Penegak.
“Nanti akan kita usulkan untuk pembangunannya,” ucap Budiono.
Kemudian, terkait dengan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Budiono mengutarakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk segera menggantinya dengan yang lebih layak, karena sudah tidak efektif.
Terlebih, kata dia, sebelumnya warga sudah melakukan aksi penutupan jalan di kawasan TPS itu karena adanya sampah yang berserakan dan tidak tertangani maksimal oleh DLH.
“Soal TPS ini, warga meminta diperbaiki. Sebelumnya juga sempat di demo warga dengan melakukan penutupan jalan, karena TPS-nya sudah tidak layak, dan sampahnya tidak di angkut oleh DLH. Ke depan nanti, TPS ini mungkin bisa diganti kontainernya atau dibangun di tiap-tiap RT,” terangnya.
Pada reses ini, lanjut Budiono, warga juga mengusulkan tali tambang untuk dipasang di gang-gang pemukiman untuk memandu posisi jalan warga pada saat tergenang banjir.
“Tali tambang ini untuk difungsikan sebagai pemandu jalan bagi warga agar tidak larut saat banjir, karena kalau sudah banjir lebih dari 1,5 meter jalanan tidak terlihat, sehingga bisa menyebabkan warga tergelincir ke parit-parit yang ada. Usulan ini kita akan perjuangkan juga ke BPBD,” jelasnya.
Budiono menambahkan, aspirasi warga juga terkait persoalan lahan yang sampai saat ini belum bisa dimiliki secara penuh, lantaran berkaitan dengan surat induk yang dimiliki Kodam VI Mulawarman.
Dengan demikian, Budiono menyampaikan, pihaknya akan mencoba melakukan koordinasi lebih dalam dengan Kodam VI Mulawarman untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Dari penyampaian warga, mereka dulunya beli dengan status segel induk yang berkaitan dengan pensiunan TNI AD. Karena memang dulunya di wilayah ini banyak ditinggali pensiunan TNI AD. Sehingga sampai sekarang warga masih belum bisa memiliki sepenuhnya, karena suratnya masih berupa segel induk dan berkaitan dengan Kodam VI Mulawarman,” kata Budiono.
“Warga sudah menempati puluhan tahun di atas lahan ini, bangunannya pun mayoritas sudah permanen. Lahannya juga cukup luas terdapat 8 RT, mulai dari RT 06, 07, 08, 09, 10, 30, 33, dan 34. Untuk menyelesaikan permasalahan ini dibutuhkan koordinasi lebih dalam dengan Kodam VI, terutama terkait pelepasannya, agar warga dapat memiliki alas hak, baik dengan IMTN atau sertifikat, dan mungkin dibutuhkan waktu yang agak lama,” ujarnya lebih lanjut.
Persoalan lain, Budiono menuturkan, warga juga mengusulkan penertiban fasum yang digunakan oleh warga di kawasan Jalan Penegak dengan berdirinya sejumlah bangunan di atasnya.
“Soal penertiban bangunan di atas fasum ini nanti juga saya usulkan kepada Satpol PP untuk segera ditindaklanjuti,” tandasnya.
Reporter : Fz
