PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Ketersediaan pasokan pangan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Pasalnya jumlah penduduk di kota ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Hal itu seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara ke wilayah Kalimantan Timur. Kondisi ini jelas berdampak pada ketersediaan bahan pokok yang ikut meningkat. Padahal 98 persen kebutuhan bahan pokok di kota Balikpapan berasal dari luar daerah.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro menilai pemerintah setempat perlu segera menyikapi kondisi tersebut. Terutama dalam mempersiapkan regulasi hingga mendorong pertanian lokal. Meski secara umum jelas tidak mampu memenuhi kebutuhan di pasaran. Karena sudah terlanjur ketergantungan dengan pasokan dari daerah lain.
“Kita perlu bersiap dari sekarang. Tapi kondisi di kota Balikpapan tidak ada lahan yang bisa menghasilkan kebutuhan pangan. Hampir 98% kebutuhan bahan pokok di kota Balikpapan di suplai luar daerah,” ujarnya, Rabu (11/10/2023).
Untuk itu, lanjut Budiono, pihaknya mendorong inovasi program di satuan kerja bidang pertanian. Sebab kota ini masih memiliki potensi untuk menghasilkan kebutuhan sayur-mayur, jagung dan kedelai. Termasuk bidang perikanan di wilayah pesisir di Kecamatan Balikpapan Timur. Tinggal pihak pemerintah menyiapkan program penyediaan pangan mandiri bagi tiap keluaraga. Agar mereka tidak tergantung dengan stok pangan di pasaran.
“Yang terpenting adalah bagaimana memaksimalkan dan mengedukasi masyarakat. Saat ini memang ada beberapa kendala. Salah satunya adalah mereka juga tidak memiliki tanah untuk mengembangkan lahan pertanian. Kami ingin pemerintah menjembatani antara kelompok tani dengan pemilik tanah ataupun perusahaan,” tuturnya.
Menurut Budiono, upaya untuk mendongkrak hasil pertanian jelas membutuhkan kerja keras. Apalagi tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Misalnya kondisi para petani kita saat ini sudah berusia tua. Dalam artian, petani produktif didominasi mereka yang sudah tua. Sedangkan generasi muda yang mau ke ladang untuk bercocok tanam sangat sedikit sekali.
“Yang kita cari solusi. Pemerintah perlu kasih fasilitas penyuluhan hingga bantuan pupuk. Terus kasih jaminan terhadap hasil panen bisa dibeli oleh masyarakat. Itu yang namanya regulasi berbasis inovasi. Jadi itu bisa jadi solusi kita,” tambahnya.
Reporter : Tin
