PAMUNGKASNEWS, BALIKPAPAN – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, H. Danang Eko Susanto merespon keluhan pelaku usaha POM Mini yang mengatasnamakan Aliansi Penjual Eceran Minyak (APEM) Balikpapan.
Keluhan itu diterima Danang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama APEM soal penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Satpol PP beberapa waktu lalu di wilayah Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota.
Menurut Danang, para pedagang BBM itu juga merupakan pelaku UMKM yang perlu pembinaan dari Pemerintah Kota. Apalagi pasca pandemi yang merupakan waktunya masyarakat untuk menormalkan kembali perekonomiannya.
“Pasca Pandemi masyarakat butuh biaya hidup untuk keluarganya, apalagi biaya di Kota Balikpapan sangat mahal. Dan mereka ini sama saja dengan pelaku UMKM yang perlu adanya pembinaan,” ucap Danang pasca mengikuti RDP bersama APEM dan Dinas Satpol PP di kantor DPRD Balikpapan, Senin (9/10/2023).
Dia menilai, tidak ada perbedaan antara pelaku usaha tabung gas dan Pom Mini yang sama-sama menjual bahan yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, politisi Partai Gerindra ini meminta Pemkot Balikpapan tidak ada tebang pilih dalam mengeluarkan regulasi kepada pedagang.
“Apa bedanya penjual tabung gas dan Pom mini ini, toh sama-sama bahan berbahaya. Nah, makanya mereka (APEM) ini juga tak mungkin ingin berjualan tanpa aturan. Makanya mereka juga ingin suatu pembinaan berupa izin,” ujarnya.
Danang mengatakan, adanya Pom Mini tersebut juga membantu kesulitan masyarakat dalam mendapatkan BBM eceran. Kendati harganya yang relatif lebih mahal dari SPBU, tapi setidaknya bisa mengurai anteran.
“Menoleh pada meningkatnya pertumbuhan penduduk di Balikpapan dan jumlah kendaraan yang signifikan, hal tersebut tidak berimbang dengan jumlah SPBU,” katanya.
“Jadi, sebenarnya dengan adanya APEM ini sangat membantu. Masyarakat beli BBM tidak antre, meskipun ada selisih harga lebih tinggi sari SPBU,” terang dia, lebih lanjut.
Kendati demikian, dia meminta pelaku Pom Mini juga mesti mentaati peraturan dengan mengutamakan safety terlebih dahulu. Sembari menunggu ketentuan izin dari Pemerintah Kota. Seperti halnya menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan bahan lainnya yang mampu memadamkan api lebih cepat, serta jarak antara Pom Mini dan permukiman warga harus jauh.
“Kami sepakat ke depannya, sebelum membuat regulasi atau aturan, didata dulu jumlah Pom Mini yang layak berjualan. Lalu mereka ini kita arahkan supaya ada dasar izin agar bebas berjualan,” harapnya.
“Karena memang ini bahan mudah terbakar. Kami berharap APEM ini berjualan juga harus taat aturan yang diminta pemerintah, demi menghindari bahaya kebakaran,” tandasnya.
Reporter : Tin.
