BALIKPAPAN, Pamungkasnews.id – Guna menyelesaikan permasalahan banjir yang kerab terjadi di Kota Balikpapan, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa dinas terkait, di Ruang Rapat Gabungan DPRD Balikpapan, Senin (18/7/2022).
RDP kali ini dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri yang dihadiri anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah (BPPDRD) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan.
Dihadapan awak Media, Ketua Komisi III DPRD kota Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan bahwa penyebab banjir di Kota Balikpapan salah satunya pengupasan lahan atau galian C yang ilegal.
“Kami dapat informasi bahwa galian C ini sangat banyak yang ilegal, tidak diketahui oleh Dinas Perijinan maupun DLH. Tentunya, ini salah satu dampak terjadinya banjir sangat besar,”ujar Alwi usai menggelar RDP.
Alwi mengatakan, hasil keputusan bersama dari pertemuan ini, akan membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) dan nantinya setiap hari Selasa akan melakukan sidak ke lapangan, untuk memantau Galian C dan pengembang yang ada di Kota Balikpapan. Mengingat, dinas terkait ini merupakan mitra Komisi III DPRD Balikpapan.
“Kita akan bentuk Pokja yang nantinya sebagai langkah penanggulangan banjir, salah satunya menyikapi keluhan Satpol PP dalam melakukan penertiban dan evaluasi proses perizinan pengembang,” katanya.
Dirinya juga meminta kepada Satpol PP agar melakukan penertiban yang lebih tegas di lapangan. Khususnya tentang keterlibatan oknum aparat sebagai beking proyek Galian C. Sebab pemerintah bisa berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), agar penertiban bisa berlangsung sesuai aturan.
“Kami sangat serius mengatasi banjir ini. Saya juga sampaikan kepada Satpol PP ini jangan tajam dibawah, tumpul di atas. Begitu ada Galian C dan pengelupasan lahan ketika ada oknum yang menjaga balik kanan, tetapi giliran PKL garang. Ada apa,” tegasnya.
“Kita Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dimana didalamnya ada Polres, Kodim bahkan Polda dan Kodam, kita tinggal koordinasi saja kalau ada oknum aparat yang membekengi,” lanjut Alwi
Politisi Partai Golkar ini juga menyampaikan pemerintah saat ini berupaya untuk mengatasi banjir di Kota Balikpapan baik dari hulu maupun ke hilir. Diketahui, lebih dari 30 titik banjir di Kota Balikpapan.
“Angka pastinya saya tidak tau berapa titik banjir di Balikpapan, yang saya tau terdapat 30 titik banjir dan kami serius mengatasi itu,” katanya.
“Percuma pemerintah kota menganggarkan penanganan banjir bermilyar dari hulu ke hilir kalau pengelupasan lahan dibiarkan. Artinya, dampak ini kita perbaiki tapi selalu ada pengelupasan lahan. Memang dampak ini sekarang belum terasa tapi satu tahun kedepan bisa tambah parah,” terangnya.
Seperti halnya, Jalan MT Haryono, Jalan Sungai Ampal yang merupakan wilayah yang sering terjadi banjir. Jika pengelupasan lahan yang menjadi salah satu penyebabnya dibiarkan saja, maka banjir akan terus terjadi Kota Balikpapan.
“Masalah banjir ini akan menjadi perhatian buat kami. Besok (Selasa, 18/7/2022) kami akan turun ke lapangan,” ungkapnya.
Dirinya berharap tidak ada lagi Galian C atau pengelupasan lahan ilegal, sehingga banjir di Kota Balikpapan dapat teratasi.
“Kalau ada pembiaran saya tidak tahu lagi bagaimana ke depannya. Jadi kami setelah RDP hari ini, kita akan turun kelapangan dan rencananya ada 4 sampai 5 titik yang akan kita datangi,” tutup Alwi.
Reporter : Ags
