Balikpapan, Pamungkasnews.id – Pengerjaan proyek normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang dikerjakan oleh PT Fahreza Duta Perkasa sebagai kontraktor pelaksana menuai kekecewaan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan.
Pasalnya, proyek yang berlokasi di depan Global Sport Center Jalan MT Haryono tersebut ditarget selesai hingga bulan Desember 2022. Namun faktanya dilapangan proyek tersebut hingga bulan November baru selesai 0,9 persen.
Anggota Komisi III H. Haris mengatakan proyek multiyears itu harus selesai 32 persen hingga Desember 2022 mendatang.
Dengan pengerjaan proyek yang baru selesai 0,9 persen, Haris mengaku kecewa. Dirinya juga memastikan pengerjaan proyek itu tidak akan tuntas sesuai dengan yang telah ditargetkan.
“Kami dari Komisi III agak kecewa. Yang pertama, progres yang seharusnya di bulan November ini 10 persen, ternyata di lapangan baru 0,9 persen. Sampai Desember progres itu adalah 32 persen, sedangkan sekarang saja baru 0,9 persen,” kata Haris saat ditemui awak media disela-sela Sidak, Selasa (15/11/2022).
Karena itu, pihaknya meminta kepada Manajemen Konstruksi (MK) selaku pengawas dan para kontraktor-kontraktor harus memberikan warning kepada PT Fahreza Duta Perkasa.
“Bagaimana mengejar progres yang ketinggalan. Dari hasil sidak yang dilaksanakan Komisi III DPRD Balikpapan, laporannya MK sudah memberikan surat teguran, tetapi surat teguran itu belum juga dilaksanakan di lapangan”, ujar Haris.
Haris menjelaskan, dari 6 titik proyek yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana tersebut senilai 136 miliar. Sedangkan untuk MK-nya saja sudah hampir 5 miliar.
Proyek dengan anggaran sebesar itu, menurut Haris, pemerintah dan masyarakat berharap dapat mengurangi masalah banjir di Balikpapan.
“Menurut saya, proyek ini gagal. Kenapa saya bilang gagal, karena sampai sekarang pengerjaan proyeknya 10 persen saja tidak bisa dicapainya”, cetus Haris.
Dengan progres yang belum mencapai 10 persen itu, dirinya menegaskan agar menjadi perhatian khusus bagi semua pihak. Jangan sampai proyek tersebut menjadi suatu kegagalan.
“Ini akan menjadi perhatian khusus, jangan sampai kegiatan proyek ini menjadi suatu kegagalan. Contoh, pekerja di lapangan hanya 11 orang, pegawainya tidak ada, kok bisa menang tender, kenapa bisa menang tender. Padahal, di dalam tender itu, pada saat kita panggil Pokja, semua persyaratan ada. Kenyataannya, informasi di lapangan pekerjanya tidak ada,” tutup politisi PDI Perjuangan ini.
Reporter : Ags
