PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Memasuki masa Persidangan I Tahun 2023 Anggota Komisi III DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Balikpapan, Kamaruddin Ibrahim menggelar serap aspirasi (Reses) di halaman Kantor Fortuna Readymix Jalan Aw Syahrani, Balikpapan, Selasa (21/3/2023).
Dalam reses kali ini dihadiri ratusan warga dari perwakilan Ketua RT se-Kecamatan Balikpapan Barat dan warga di lingkungan Kecamatan Balikpapan Barat untuk menyampaikan aspirasinya.
Berbagai aspirasi diutarakan mulai dari infrakstruktur jalan, drainase, dan juga keluhan PDAM.
Seperti yang dikeluhkan Tuminar Warga RT 39 Kelurahan Baru Tengah mempertanyakan pemasangan PDAM, dimana wilayah tersebut belum ada terpasang pipa induk maupun SR (Sambunah Rumah).
” Ada sekitar 30 rumah yang belum ada PDAMnya, ” ucapnya.
Hal serupa dikeluhkan Warga RT 4 Baru Tengah Bahri mempertanyakan janji PDAM untuk pemasangan air diwilayahnya.
“Lama sudah permohonan pemasangan PDAM tapi hingga saat ini belum terealisasi, ” jelasnya.
Lain halnya warga Rt 39 Fitri Baru Tengah mempertanyakan perbaikan drainase, padahal permohonan pengajuan perbaikan telah diajukan sejak lama, bahkan berkali-kali.
” Sering diusulkan tapi tidak pernah terealisasi, ” katanya.
Perwakilan Warga Baru Tengah mempertanyakan pembayaran lahan SMP 25 yang hingga saat ini belum terbayar.
” Sekolah sudah jadi pergantian bayar lahan belum dibayar, ” jelasnya.
Menanggapi aspirasi warga, Kamaruddin yang akrab dipanggil H. acok (Sapaan akrab Kamariddin Ibrahim) menyampaikan, permasalahan PDAM sangat krusial dan bermasalah di Balikpapan Barat. Mengingat kultur lokasinya dataran tinggi dan berbukit sehingga debit air tidak ada.
” Jadi saya sudah berbicara dengan PDAM menanyakan permasalahan ini , untuk pemasangan baru memang dihentikan, percuma juga tidak airnya. Ini yang dikeluhkan, khusus Balikpapan Barat belum ada solusinya dalm jangka pendek, ” jelas H. Acok seusai reses kepada awak media.
Terkait lahan warga yang telah dibangun SMPN 25 yang belum terbayar hingga saat ini, Acok katakan, jika memang hak warga sebaiknya menindaklanjuti ke laporan hukum.
” Jika memang haknya digugat, karena sesuia aturan tidak boleh memiliki tanah kosong diatas negara kecuali negara. Karena tidak mungkin negara membayar tanahnya sendiri, “jelasnya.
Acok menyebut untuk skala prioritas di Balikpapan Barat sudah lebih baik daripada daerah lainnya dikota Balikpapan.
“Disini sudah punya kelebihan daripada yang lainnya, hanya masalah air bersih dan kepemilikan lahan yang jadi masalah klasik” ucapnya.
Terkait aspirasi warga yang lain, H. Aco akan menampung dan membawa ke DPRD untuk diperjuangkan agar dapat terealisasi.
Reporter : Ags
