PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Fadlianoor menggelar dialog dengan warga dilingkungan RT 74, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Sabtu, (15/7/2023).
Dalam dialog warga ini, Fadliannor didampingi anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Edi Sunardi dan dihadiri sejumlah perwakilan OPD di Balikpapan, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR), Satpol PP, Pengurus LPM Batu Ampar, sejumlah Ketua RT dan warga.
Satu hal menjadi topik utama dalam dialog politisi Partai PDI Perjuangan dengan warga ini, yakni masalah banjir di Jalan Pattimura tepatnya dilingkungan RT 74.
Sejumlah Ketua RT dan warga juga meminta rencana proyek peninggian jalan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tepat dilokasi titik banjir. Karena dinilai dapat memperparah banjir dilingkungan tersebut.
Proyek yang rencananya akan dibangun dalam waktu dekat ini, warga meminta untuk dikaji ulang atau ditunda sebelum drainase yang ada dilakukan perbaikan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua RT 74 Muhammad Ikhsan, ia mengatakan, rencana proyek peninggian jalan yang sudah melalui proses tender itu untuk dikaji ulang atau ditunda.
Menurutnya, jika proyek tersebut tetap dilaksanakan dapat berdampak lebih buruk dari sebelumnya terhadap warga dilingkungan tersebut. Ikhsan memastikan, banjir bisa lebih parah, bahkan ketinggian air bisa dua kali dari sebelumnya.
“Kami minta pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk mengkaji ulang atau menunda pelaksanaan proyek peninggian jalan tersebut, sebelum drainase yang ada dilakukan perbaikan. Jika tidak, akan berdampak lebih buruk terhadap warga dilingkungan kami karena banjir,” ucap Ikhsan.
“Jika proyek tersebut tetap dilaksanakan sebelum perbaikan drainase, kami bersama warga sepakat akan melakukan aksi protes. Karena banjir dilingkungan kami bisa dua kali lebih tinggi dari sebelumnya jika proyek peninggian jalan itu dilakukan. Apalagi yang terdampak banjir bukan hanya di RT 74, tapi juga di RT 76 dan RT 28,” timpal Ikhsan.
Hal tersebut juga disampaikan Edi sutrisno, warga RT 74, peninggian jalan untuk mengatasi banjir tersebut dinilai tidak masuk akal. Sebab, hal itu dianggap percuma sebelum drainase yang ada dilakukan perbaikan atau pelebaran.
“Kami minta proyek tersebut untuk dikaji ulang, karena tidak ada efek positifnya, yg ada dampak negatif. Yg ada warga semakin tenggalam oleh banjir,” ujarnya.
Selain itu, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Batu Ampar, Agustiyono juga meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk mengkaji ulang ataupun menunda proyek peninggian jalan dilokasi titik banjir tersebut.
“Kami meminta proyek peninggian jalan tersebut agar dikaji ulang ataupun ditunda sampai pembangunan drainase lebih dulu dilakukan. Bukan jalan dulu dibangun, kemudian drainase yang dibangun. Karena persoalan banjir itu bukan di jalan, tapi karena darinase yang menjadi penyebab utamanya,” pinta Agustiyono dengan tegas.
Menyikapi keluhan warga tersebut, Fadlianoor mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi lebih dalam dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan agar tidak menjadi masalah baru dengan warga dilingkungan yang terdampak banjir.
“Dalam dialog ini warga meminta proyek peninggian jalan sepanjang 80 meter dilokasi titik banjir untuk dikaji ulang atau ditunda. Karena dari versi warga, peninggian jalan itu bukan untuk menangani permasalahan banjir, justru dinilai sebaliknya. Beda halnya dari versi DPU, ketika jalan itu ditinggikan salah satunya bisa mempermudah atau menuntaskan genangan air dan bisa mengakomodir lalu lintas agar tetap berjalan,” kata Fadlianoor kepada awak media seusai dialog dengan warga.
Menurut dia, persoalan banjir tersebut adalah di muaranya, yakni di Bendali Wonorejo, Kampung Timur. Ditambah lagi, di lingkungan RT 76 ada sebagian drainase yang tertutup.
“Ada juga penyempitan drainase yang disebabkan oleh salah satu bangunan. Drainase itu yang tadinya 3 meter jadi 1,5 meter. Tapi pemilik bangunan sudah bersedia memundurkan bangunannya, nanti akan berkoordinasi dengan dinas terkait,” jelasnya.
Disampaikan, bahwa rencana peningkatan jalan dilokasi titik banjir tersebut sepanjang 80 meter dengan estimasi ketinggian 51 centimeter. Namun, estimasi ketinggian itu belum dapat dipastikan, menyusul banyak protes dari warga.
“Soal ketinggian jalan itu mungkin bisa berubah. Karena banyak warga yang protes. Kalau drainase yang di sisi kanan dan kiri jalan pasti di perbaiki, karena tetap menjadi satu bagian, tapi beda anggaran. Untuk perbaikan drainasenya, saat ini dari bidang Sumber Daya Air (SDA) DPU Balikpapan sedang menyusun Detail Egineering Design (DED). Kalau di bulan Desember tahun ini DED itu selesai, ditahun 2024 perbaikan drainase sudah bisa dilaksanakan”, jelasnya.
“InsaAllah kita dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD tetap mengawal untuk anggarannya, dari informasi Kabid SDA anggarannya sekitar 6 miliar,” terang Fadlianoor, lebih lanjut.
Terkait dengan permintaan warga untuk menunda proyek peninggian jalan senilai 1 miliar lebih itu, Fadlianoor tidak bisa memastikan. Sebab, kata dia, proyek tersebut sudah di lelang, tinggal pelaksanaannya.
“Soal permintaan warga untuk menunda proyek peninggian jalan itu kita harus menunggu jawaban dari DPU. Apakah bisa atau tidak, kalau pun proyek itu tetap harus dilaksanakan, kemungkinan ketinggiannya bisa dikurangi”, tandasnya.
Ditempat yang sama, Staf Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan DPU Balikpapan, Jhonata menyampaikan, secara teknis peningkatan jalan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya genangan air dan mengakomodir lalu lintas agar tetap berjalan.
“Menurut informasi genangan air jika banjir cukup tinggi. Sehingga arus lalu lintas menjadi terhambat, bahkan mungkin ada beberapa kendaraan yang tidak bisa melewati. Maka dari itu, diambil langkah seperti itu (peninggian jalan, red),” ujar Jhonata.
Terkait dengan permintaan warga untuk mengkaji ulang proyek tersebut, Jhonata mengatakan, pihaknya akan membahas secara teknis. Apakah nantinya akan ada perubahan design atau tidak.
“Yang pasti kita akan bahas dulu secara teknis, kan ada seksi perencanaannya. Apakah nanti tetap pada design sebelumnya atau seperti apa, tapi kita akan bawa ke pimpinan dulu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid SDA, Zen Suprianto mengatakan, untuk penanganan banjir di wilayah Batu Ampar, pihaknya tahun ini akan menambah genangan di Bendali Wonorejo. Saat ini pihaknya sudah melakukan pembebasan lahan dengan anggaran senilai 4 miliar.
“Tahun ini kita sudah menyusun DED, kita akan mulai kerjakan dari belakang Perumahan Nirwana hingga ke Bendali Wonorejo. Itu tahun ini sudah dibuat gambar drainasenya yang akan dibangun, untuk tahun depan anggarannya kita usulkan senilai 6 miliar. Penanganannya ini tentunya akan dimulai dari hilir atau dari Bendali Wonorejo, alurnya itu termasuk drainase yang menjadi titik banjir di RT 74 dan sekitarnya”, jelasnya.
“Kita masih menyusun DED nya, tahun ini selesai. Tahun depan kita kerjakan fisiknya, kita akan kerjakan mulai dari hilirnya. Itu bisa mengurai banjir di area RT 74, 76 dan RT 28,” ujar Zen.
Reporter : Fz
