Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025 dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Wali Kota terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Penataan dan Pembinaan Gudang serta Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG), Senin (27/10/2025).
Rapat yang berlangsung di ballroom salah satu hotel ternama di Balikpapan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, para kepala OPD, serta sejumlah tamu undangan.
Membuka pandangan umumnya yang dibacakan oleh Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, H. Danang Eko Susanto, Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif dan komitmen Pemerintah Kota dalam mengajukan dua Raperda strategis tersebut.
“Kami melihat langkah Pemerintah Kota sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat tata kelola kota yang tertib dan berkeadilan. Dua Raperda ini menjadi fondasi penting dalam membangun Balikpapan yang maju, nyaman, berkelanjutan, dan sejahtera,” ujar Danang.
Sebelum membacakan pandangan umum, Fraksi Gerindra turut menyampaikan ucapan Selamat Hari Listrik Nasional ke-80 dan Hari Penerbangan Nasional, sembari mengajak seluruh elemen untuk memperkuat sinergi energi dan transportasi udara sebagai motor penggerak pembangunan menuju Balikpapan sebagai Beranda Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam pemandangan umum terkait Raperda Penataan dan Pembinaan Gudang, Fraksi Gerindra menyoroti perkembangan pesat fasilitas pergudangan di Balikpapan seiring pertumbuhan perdagangan dan logistik daerah. Namun demikian, mereka menilai masih banyak gudang yang berdiri tidak sesuai zona peruntukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Banyak gudang berdiri di kawasan permukiman dan pusat kota, memicu kemacetan dan gangguan mobilitas akibat kendaraan logistik besar. Hal ini sudah menjadi isu klasik yang menuntut solusi tegas dan komprehensif,” terang Danang.
Fraksi Gerindra mendorong agar seluruh area pergudangan dipusatkan di wilayah Balikpapan Utara, khususnya di kawasan KM 13, yang dinilai strategis karena dekat dengan pelabuhan peti kemas, jalan tol Balikpapan–Samarinda, dan bandara SAMS Sepinggan.
“Kami mendukung penuh Raperda ini sebagai payung hukum pengawasan dan pembinaan gudang agar sesuai peruntukan dan tata ruang kota. Namun implementasi harus dibarengi Rencana Induk Infrastruktur Logistik serta kewajiban penyediaan fasilitas parkir yang memadai di dalam kawasan pergudangan,” tegasnya.
Gerindra juga menekankan pentingnya pendekatan pembinaan yang diplomatis dan konstruktif bagi pelaku usaha. Pemerintah diminta memberi panduan dan masa transisi realistis, bukan penertiban yang frontal.
“Penegakan aturan harus tegas namun tidak diskriminatif. Ketertiban kota harus dijaga tanpa menimbulkan ketegangan sosial maupun ekonomi,” tambahnya.
Sementara itu, dalam pandangan terhadap Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG), Fraksi Gerindra menilai kebijakan ini sebagai amanat konstitusi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga.
“PUG adalah pendekatan strategis yang memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan daerah,” ujar Danang dalam penyampaiannya.
Gerindra menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan gender, termasuk peran Pokja PUG dan Focal Point Gender di setiap OPD yang harus didukung dengan anggaran responsif gender (Gender Responsive Budgeting/GRB) serta pelatihan intensif aparatur.
Fraksi juga menekankan agar Raperda ini memuat mekanisme implementasi yang berbasis data terpilah (sex-disaggregated data) untuk memastikan kebijakan publik benar-benar berkeadilan dan berpihak kepada kelompok rentan, seperti anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Pertanyaan mendasar, seberapa siap OPD kita dalam menyediakan data akurat dan konsisten? Tanpa data valid, kita hanya punya komitmen di atas kertas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gerindra menegaskan bahwa komitmen kesetaraan gender harus diwujudkan secara nyata di sektor publik maupun swasta, termasuk dalam penyediaan fasilitas ramah perempuan, seperti ruang laktasi, cuti melahirkan, dan kebebasan berbusana sesuai keyakinan.
Selain itu, mereka mendorong adanya kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan media sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor untuk memperluas dampak kebijakan.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menegaskan keyakinannya bahwa kedua Raperda ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengemban amanat rakyat.
“Kami percaya, dengan regulasi yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten, Balikpapan akan semakin siap menjadi kota maju, berkelanjutan, dan sejajar dengan semangat Ibu Kota Nusantara,” tutup Danang.
Reporter: Agus Tiyono
