DPRD Balikpapan

Fraksi PKS Soroti Bencana Kebakaran dan Penyelesaian Proyek di Balikpapan

PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN –  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti sejumlah peristiwa kebakaran dalam beberapa pekan terakhir di Kota Balikpapan.

Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi PKS, Asep Ahmad Sapturi yang juga selaku anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, saat membacakan naskah pemandangan umum Fraksi PKS di ruang Rapat Paripurna yang digelar DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan, Kamis, (14/9/2023).

Disampaikan, di musim kemarau yang terjadi sejak bulan Agustus hingga Oktober mendatang, pihaknya meminta Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan sosialisasi tanggap darurat kepada masyarakat. Karena dalam beberapa pekan terakhir peristiwa kebakaran sudah terjadi di Balikpapan.

“Berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi udara panas di Balikpapan akan memasuki puncak kemarau dari bulan Agustus hingga Oktober mendatang. Sehingga, kita meminta pemerintah kota untuk meningkatkan sosialisasi dan mitigasi, serta siap siaga untuk menghadapi kemarau,” pintanya.

Asep sapaan akrabnya, juga mengimbau masyarakat agar waspasa dengan ancaman kebakaran, baik yang di wilayah pemukiman penduduk maupun Hutan.

“Untuk kebakaran hutan ini juga sangat rawan, karena hingga pertengahan September ini sudah 39.350 hektare lahan terbakar di Balikpapan,” ungkapnya.

Selain itu, Asep juga mendorong agar kegiatan proyek kontruksi seperti pengendalian banjir dan perbaikan jalan, agar selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

Dia juga meminta agar penyelesaian akhir proyek tidak meninggalkan kerusakan dan kerugian bagi daerah.

Dia mencontohkan, sebagaimana dampak yang terjadi di RT 15 perumahan Wika yang hingga hari ini belum ada tindaklanjut penyelesaiannya.

“Pemerintah Kota harus tegas untuk membuat daftar hitam vendor yang bermasalah,” ujarnya.

Asep menambahkan, pihaknya juga mengaspresiasi pemerintah kota yang akan memberikan kenaikan dana Operasional (DO) Ketua RT di Kota Balikpapan yang akan efektif mulai bulan Oktober dari yang sebelumnya Rp 750.000 menjadi Rp 1 juta rupiah.

“Kami menyambut baik dan mengaspresiasi kenaikan ini, mengingat peran RT sebagai unjuk tombak masyarakat dalam merealisasikan program Pemerintah, dan menjaga kondusifitas di lingkungan masing-masing,” ucapnya.

Disamping itu, Fraksi PKS juga mengusulkan agar para imam dan marbot Masjid di Balikpapan untuk diberikan insentif, sebagaimana telah dilakukan di Provinsi Jatim. Program tersebut kolaborasi antara Pemrov, Baznas dan DMI sebagai bagian mewujudkan kemakmuran ekosistem Masjid.

“Dari data yang kita dapatkan, di Balikpapan terdapat 479 Masjid dan 286 Musholla. PKS mengusulkan agar dalam alokasi anggaran selanjutnya pemerintah kota memberikan insentif kepada mereka para imam maupun marbot untuk kemakmuran ekosistem masjid,” tutupnya.

Reporter : Tin

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 40 = 43

Back to top button
×