PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang mencapai 536 miliar setelah di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)’ mendapatkan sorotan dari fraksi PKS.
Hal tersebut disampaikan Asep Ahmad Sapturi melalu pemandangan umum fraksi atas Nota Penjelasan Walikota Balikpapan tentang Raperda APBD Perubahan 2024 yang berlangsung di Gran Senyiur Hotel Balikpapan, Senin (19/8/2024) kemarin.
Sementara, kata Asep Ahmad Sapturi, Silpa yang dapat dianggarkan dalam APBD 2024 sebesar 328 miliar lebih. Sehingga Silpa yang dapat digunakan dalam anggaran APBD Perubahan 2024 sebesar 207 miliar. Sedangkan besaran belanja kota sebesar 349 miliar lebih. Sehingga defisit APBD 2024 sebesar 141 miliar.
Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tak hanya itu, fraksi PKS minta pemerintah serius dan menjelaskan terkait besaran penerimaan retribusi penerangan jalan dan retribusi kebersihan. Dimana kedua sektor pendapatan ini realisasi penerimaannya masih jauh dari target yang ditetapkan, sementara waktunya sudah mendekati akhir tahun 2024.
“Targetnya sebesar 132 miliar. Sementara data bulan Juli masih di angka 89 miliar. Sedangkan retribusi layanan kebersihan atau sampah targetnya 16 miliar, sementara di bulan Juli baru mencapai 9 miliar,” ucap Asep Ahmad.
Selain menyoroti itu, fraksi PKS menyoroti maraknya pedagang kuliner yang bermunculan di kota Balkpapan, sehingga perlu dilakukan penataan agar tidak mengganggu aktifitas masyarakat lainnya.
“Pedagang kuliner dikawasan Taman Bekapai, seharusnya bisa ditempatkan dikawasan Gedung Parkir dengan harga sewa yang terjangkau, sehingga bisa memberikan pemasukan PAD untuk kota Balikpapan dan membuat arus lalu lintas kendaraan bisa lancar,” terangnya.
Maraknya pasar dadakan di Balikpapan pun tak luput dari sorotan fraksi PKS. Oleh kerena itu pihaknya mempertanyakan kemana retribusinya dan apakah sudah masuk dalam pendataan Dinas Perdagangan (Disdag).
“Karena ini salah satu potensi PAD yang sangat jelas,” pungkasnya.
Reporter: Rel
