BALIKPAPAN, Pamungkasnews.id – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Implementasi Perda nomor 5 tahun 2013 DPRD Balikpapan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), Bagian hukum pemerintahan Kota Balikpapan, Dinas Perijinan dan tim verifikator yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Selasa (24/5/2022).
Dalam RDP kali ini Pansus DPRD Balikpapan, masih mengumpulkan sejumlah data untuk rencana kerja terkait banyaknya pengembangan perumahan di Balikpapan yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) ke Pemkot Balikpapan.
Ketua Pansus pengawasan PSU DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa mengatakan, Setelah kemarin melakukan rapat internal bersama anggota Pansus. Hari ini melakukan pendahuluan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas terkait dengan tujuan dibentuknya Pansus untuk menyelamatkan aset pemerintah kota Balikpapan untuk masyarakat.
“Tim Pansus hari ini lebih fokus kepada program kerja merumuskan permasalahan yang ada, mendengarkan masukan dari tim untuk ditindak lanjuti, dikroscek dengan Dinas terkait dan secara bertahap Dinas yang terlibat akan dipanggil,” jelas Taqwa seusai RDP
“Kita juga mengundang pengembang yang telah kita sepakati bersama regulasi ini bisa dijalankan dengan baik,” ucap Taqwa kepada awak media.
Taqwa menambahkan, jika berbicara terkait aturan persepsi harus disatukan terlebih dahulu dan jangan sampai aturan tersebut dipandang sebagai suatu yang mengambang multitafsir
Intinya adalah Bagaimana pengembang memberikan kewajibannya terhadap pemerintah kota Balikpapan terkait dengan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU).
Diketahui bahwa kawasan pengembang dari 100% lahan yang dikelola untuk kawasan permukiman ada kewajiban 40% yang diberikan kepada pemerintah kota berupa PSU.
” 20% untuk sarana prasarana jalan, 4% untuk kawasan pendidikan dan fasilitas sosial 2% tempat pemakaman umum dan 2% untuk lahan-lahan kegiatan lainnya,” jelasnya.
“Ini sudah menjadi kesepakatan ketika pengembang mengajukan permohonan perizinan kepada pemerintah kota ,” katanya.
Taqwa menambahkan, dari 276 pengembangan perumahan di Balikpapan baru ada 3 pengembangan perumahan yang menyerahkan PSU nya ke Pemkot Balikpapan.
“Kami juga akan kroscek di lapangan apakah sudah sesuai dengan kaidah dengan amanah Perda nomor 5 tahun 2013, pasalnya pansus baru dibuat bulan ini kita masih inventaris masalah dan minta keterangan di lapangan,” jelas Taqwa.
Pansus juga memberikan rekomendasi awalnya bahwa Dinas terkait harus kerja tim, jangan sampai DLH yang mengeluarkan perizinannya terkait amdalnya, Disperkim soal izin lainnya dan ini harus berjalan beriringan.
“Sudah kita rekomendasikan jangan ada perubahan site plan semenjak pansus ini berjalan sehingga tidak ada lagi alasan pengembangan untuk tidak menyerahkan PSUnya terkait ada alasan perubahan site plannya,” pungkasnya
Reporter : Ags
