BALIKPAPAN, Rabu 01/11/2023.
PAMUNGKASNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Fadlianoor melaksanakan serap aspirasi (Reses) Masa Sidang III Tahun 2023 di kediamannya di lingkungan RT 06 Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, Senin, (30/10/2023) malam.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah mitra kerjanya dari OPD terkait, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Kota, Bappeda Litbang, Dinas Perhubungan, dan warga dari sejumlah RT.
Beragam usulan warga disampaikan dalam kegiatan reses ini, baik masalah fasilitas pendidikan di wilayah Gunung Samarinda Baru, pelayanan rumah sakit, Penerangan Jalan Umum (PJU), dan Overlay di Perumahan Wika.
Dari beragam usulan, dalam kegiatan reses ini warga mendapat penjelasan langsung dari masing-masing OPD.
Pertama, masalah fasilitas pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Diah, ia mengusulkan fasilitas pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Gunung Samarinda Baru (GSB). Karena selama ini siswa sering mengalami kesulitan pada saat melakukan pendaftaran di wilayah lain lantaran terkendala zonasi.
Menurut diah, di wilayah GSB hingga saat ini belum memiliki SMP Negeri, kecuali SMP swasta. Ia mengatakan, untuk SD di wilayah tersebut sejatinya juga harus ditambah, karena kuota di sekolah yang ada sudah tidak lagi mencukupi.
Usulan tersebut ditanggapi langsung oleh Staf Dinas Pendidikan, Bukhori. Ia mengatakan, untuk pembangunan jenjang sekolah SD dan SMP tersebut pihaknya akan berupaya untuk mengusulkan lebih lanjut.
Untuk di tahun 2023, kata Bukhori, Dinas Pendidikan Balikpapan masih di fokuskan terhadap kelanjutan penyelesaian pembangunan SD 034 dan SMP 24 di Graha Indah.
Sementara untuk anggaran di tahun 2024, proses pembangunan sekolah juga masih fokus di sekolah terpadu dengan anggaran multi years di Perumahan Balikpapan Regency, Balikpapan Selatan. Kemudian pembangunan SMP di wilayah Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur.
“Untuk anggaran di tahun 2025, masih akan dibangun SMP lagi di wilayah Balikpapan Utara. Kalau untuk di GSB, memang ada usulan untuk penambahan SD. Jadi kami juga mohon bantuan dari dewan untuk penambahan pembangunan sekolah tersebut,” ujarnya.
“Membangun sekolah itu tidak mudah, karena harus ada lahan tersedia, harus ada studi kelayakan, penetapan lokasi, dan ketersediaan anggaran,” sambung Bukhori.
Terkait hal itu, Fadlianoor mengakui, untuk pembangunan sekolah membutuhkan proses yang cukup lama. Namun, politisi PDI Perjuangan ini meminta Disdik untuk sementara waktu bisa menambah ruang Rombel untuk SD 030 yang hanya satu-satunya di GSB.
“Untuk tahun depan kita minta Disdik bisa menganggarkan penambahan ruang Rombel dulu di SD 030, minimal 4 Rombel. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan murid baru, kerena SD tersebut juga menampung siswa dari tiga Kelurahan. Nanti Disdik buatkan aja usulan anggarannnya, di pembahasan tahun depan saya perjuangkan di dewan,” pintanya.
Fadlianoor menambahkan, di wilayah GSB direncanakan membangun sekolah terpadu untuk SD dan SMP, serta Puskesmas yang lokasinya masih berstatus Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 8000 meter di Perumahan Wika. Namun, kata dia, prosesnya masih cukup panjang. Karena harus ada peralihan fungsi dulu.
Kemudian masalah usulan overlay tepatnya di RT 33 Perumahan Wika, Fadlianoor mengatakan, hal tersebut sudah masuk dalam anggaran. Kendati sebelumnya untuk anggaran overlay tahun 2023 di Balikpapan hampir mencapai 20 miliar, tapi hal itu sudah dikurangi menjadi sisa 7 miliar.
“Dari 7 miliar itu, untuk di RT 33 masih masuk dalam anggaran itu. Overlay itu nanti sampai di kawasan Masjid di belakang (Masjid di ujung Perumahan Wika),” bebernya.
Untuk PJU, menurut Fadlianoor, di wilayah Balikpapan Utara mulai bulan November dipastikan sudah menyala. Termasuk di daerah Perumahan Wika dan Perumahan Balikpapan Baru. Di tahun 2024 sebanyak 400 lampu jenis LED akan terpasang di daerah tersebut dengan nilai anggaran 1,8 miliar.
“Untuk yang daerah perumahan, anggarannya masuk di Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) karena merupakan tanggung jawabnya, bukan Dishub,” terangnya.
Terkait PJU untuk di wilayah Balikpapan Utara, juga dibenarkan oleh Staf Dishub Balikpapan, Fredy. Ia menyampaikan, bahwa di awal bulan November 2023 PJU sudah dipastikan menyala, baik yang di Jalan Indrakilla, Jalan Partimura dan lainnya.
Selanjutnya, masalah pelayanan di beberapa rumah sakit di Balikpapan. Terutama terhadap peserta BPJS Kesehatan yang nilai tidak maksimal. Bahkan, tidak mengedepankan keselamatan pasien.
Hal tersebut, kata Fadlianoor, tidak seharusnya terjadi. Karena keberadaan rumah sakit sejatinya untuk penanganan pasien, bukan mengedepankan bisnis.
Adanya masukan dari sejumlah warga dalan reses ini, Fadlianoor menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi IV untuk meminta BPJS Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Kota (DKK) untuk mengontrol kembali pelayanan rumah sakit di Balikpapan.
“Mungkin nanti saya sarankan teman-teman di Komisi IV untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lagi terkait masalah pelayanan rumah sakit ini. Keluhan soal pelayanan rumah sakit sudah sering terjadi, ketika masyarakat menggunakan BPJS kebanyakan tidak dilayani, atau tidak sebagus ketika pasien menggunakan dana pribadinya. Ini tidak bisa dibiarkan, kasihan masyarakat,” ungkapnya.
Reporter : Fz
