BALIKPAPAN, PAMUNGKASNEWS.ID – Peringatan Hari Buruh di Kota Balikpapan menjadi momentum reflektif bagi Anggota DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, untuk mengkritisi minimnya perhatian Pemerintah Kota terhadap kesejahteraan dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Sorotan tajam ini mengarah pada terbatasnya anggaran pelatihan kerja yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Dalam pembahasan Rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kota Balikpapan, Najib mengungkapkan bahwa alokasi anggaran di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) masih sangat minim, terutama untuk program pelatihan bagi pencari kerja, buruh, hingga lulusan baru.
“Dari pembahasan di Pansus LKPj, terlihat anggaran Disnaker sangat terbatas. Ini berdampak langsung pada jumlah peserta pelatihan yang difasilitasi,” ujarnya.
Data yang disampaikan menunjukkan bahwa setiap tahun hanya sekitar 100 orang yang mendapatkan pelatihan kerja. Bahkan, akibat efisiensi anggaran, jumlah tersebut kini menyusut menjadi sekitar 80 orang per tahun.
Angka ini dinilai jauh dari cukup jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja di Balikpapan yang terus meningkat.
Najib menegaskan bahwa ketimpangan antara kebutuhan tenaga kerja dan kapasitas pelatihan menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani.
“Dengan jumlah pencari kerja yang besar, pelatihan hanya 80 orang per tahun jelas tidak memadai. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran Disnaker yang selama ini dinilai lebih fokus pada penyelesaian sengketa tenaga kerja, dibandingkan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Disnaker kurang inovatif dalam menciptakan program peningkatan skill tenaga kerja. Padahal ini sangat penting untuk daya saing,” tambahnya.
Sebagai langkah solutif, Najib mendorong adanya skema pelatihan kerja berbasis kelurahan. Ia mengusulkan agar setiap kelurahan dapat mengirimkan perwakilan warga untuk mengikuti pelatihan secara rutin.
“Kalau setiap kelurahan mengirim 10 orang, dengan total 34 kelurahan, maka ada sekitar 340 orang yang bisa dilatih setiap tahun. Ini jauh lebih progresif,” jelasnya.
Model ini dinilai mampu memperluas akses pelatihan, sekaligus menciptakan pemerataan peningkatan kualitas tenaga kerja di seluruh wilayah kota.
Najib menekankan bahwa peringatan Hari Buruh seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum evaluasi dan perbaikan kebijakan ketenagakerjaan.
Menurutnya, peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan kunci utama dalam menekan angka pengangguran dan memperkuat daya saing daerah.
“Jangan sampai Hari Buruh hanya jadi acara simbolik. Harus ada langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas buruh,” tegasnya.
Reporter : Agus
