Balikpapan, Pamungkasnews.id – Rapat Paripurna kembali digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan dengan mengagendakan penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan jawaban pendapat akhir Wali Kota terhadap Perda Jaminan Produk Halal.
Paripurna yang digelar secara virtual ini di gelar di ruang rapat gabungan DPRD kota Balikpapan dipimpin langsung wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle dan didampingi seluruh anggota DPRD kota Balikpapan yang dihadiri PJ Sekretaris Daerah (Sekda), Muhaimin dalam hal ini mewakili walikota Balikpapan yang berhalangan hadir.
Usai memimpin rapat Sabaruddin mengatakan, terkait perda pajak hiburan dinilai terlalu berat bagi para pengusaha, sehingga selanjutnya akan dijadikan pembahasan kembali oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan.
“Sebelumnya kami sudah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pengusaha hiburan, dan mereka merasa pajak hiburan ini terlalu memberatkan bagi mereka (pengusaha, red),” katanya kepada awak media, Selasa (19/04/2022).
Lebih lanjut Ia menjelaskan, pajak yang dibahas dalam pariourna tersebut meliputi jasa perhotelan dengan tarif 10 persen, jasa parkir dari 30 persen turun menjadi 10 persen, jasa hiburan malam (pub, diskotik, club) 60 persen, karoeke 45 persen, karoeke keluarga 40 persen, Mandi uap dan SPA 40 persen, bioskop 30 persen, permainan ketangkasan 20 persen, pusat kebugaran 40 persen menjadi 10 persen.
“Ini masih draf, jadi ada yang tetap, naik dan turun. Semuanya akan kami diskusikan kembali bersama Bapemperda DPRD Balikpapan” tuturnya.
Politisi partai Gerindra ini menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali melakukan RDP dengan para pengusaha khusunya pelaku usaha hiburan malam, guna menghindari kecurigaan rekayasa laporan yang diterbitkan.
“Demi menghindari kucing-kucingan, alangkah baiknya kami sepakati saja pajak hiburan malam ini janganlah ditetapkan 60 persen, tapi ada level tertentu supaya transparan, sehingga tidak ada lagi penggandaan laporan,” ucap Sabaruddin.
Sabaruddin menambahkan, untuk perda jaminan produk halal adalah inisiatif DPRD Balikpapan, dan sudah berlaku setelah ditetapkan bersama-sama.
“Jadi dengan penetapan perda ini, produk-produk higienis yang ada di Balikpapan sudah terjamin kehalalannya berdasarkan BPOM dan MUI, serta sudah ada payung hukumnya,”ungkapnya
“Tadi kami sudah tandatangani bersama-sama kesahannya, tinggal sosialisasinya lagi kepada teman-teman baik dari pemerintahan maupun legislatif,”pungkasnya.
Reporter ; Ags
