PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai terburu-buru dan tidak tepat waktu, pasalnya saat ini Rakyat Indonesia khususnya kota Balikpapan masih dalam pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid – 19 yang melanda bangsa ini dalam kurun 2 tahun.
Dengan kebijakan menaikkan harga BBM tidak hanya berdampak terhadap sektor transportasi melainkan juga berpengaruh pada sektor lainya, terutama sektor perekonomian yang berakibat pada kenaikkan harga pangan. Dan hal ini akan berimbas kepada masyarakat kurang mampu dan kelas menengah ke bawah.
Seperti yang dikatakan Anggota DPRD kota Balikpapan Taufik Qul Rahman saat ditemui awak media, dirinya menilai sebelum memberlakukan kebijakan menaikkan harga satuan BBM, Pemerintah Pusat seharusnya bisa melihat kebawah (kepada Rakyat Bangsa Indonesia) yang saat ini masih dalam tahap pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid – 19 melanda bangsa Indonesia.
“Pemerintah harus bisa melihat rakyatnya yang saat ini masih dalam pemulihan ekonomi akibat Pandemi covid-19 kemarin, sebelum memberlakukan kebijakan tersebut”ucap Taufik, Senin (05/09/2022) di Gedung DPRD Balikpapan.
Taufik mengatakan saat pendemi Covid -19 menerpa bangsa Indonesia khususnya kota Balikpapan, perekonomian masyarakat diseluruh daerah merosot dengan drastis. Dengan kebijakan tersebut akan sangat berdampak pada masyarakat.
“Ditambah lagi banyaknya terjadi PHK kepada tenaga kerja dikarenakan banyaknya lapangan pekerjaan yang tutup, membawa dampak besar bagi masyarakat kelas menengah hingga masyarakat tidak mampu”bebernya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menuturkan, seharusnya ini menjadi atensi Presiden RI dan jajarannya sebelum memberlakukan kebijakan tersebut.
“Ya… Seharusnya ini menjadi pertimbangan Bapak Presiden, karena banyak rakyat Indonesia yang terdampak akibat kebijakan tersebut”ujarnya
Taufik berharap kepada masyarakat agar tetap tenang dalam menyikapi penyesuaian harga BBM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
“Saya berharap masyarakat tetap tenang dalam menyikapi kebijakan yang dibuat pemerintah pusat tersebut. Insyaallah semua pasti ada jalan keluarnya. Bagaimanapun kebijakan tersebut di buat pemerintah pusat bukan pemerintah daerah”tandasnya
Reporter : Ags
