Balikpapan, Pamungkasnews.id – Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur perkotaan. Hal itu dibuktikan dengan digelarnya Dialog Warga bertema “Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan”, yang berlangsung di lingkungan RT 37, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Minggu (14/9/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh ketua RT se-Kelurahan Batu Ampar, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Kehadiran berbagai unsur masyarakat ini memperlihatkan antusiasme publik untuk terlibat aktif dalam mengawal pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Fauzi Adi Firmansyah menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berperan sebagai pembuat regulasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawasi jalannya pembangunan agar tepat sasaran, transparan, dan berpihak pada kebutuhan warga.
“Pembangunan infrastruktur bukan sekadar menghadirkan jalan, drainase, atau fasilitas umum, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pengawasan harus diperkuat agar tidak ada celah penyimpangan maupun pekerjaan asal-asalan,”kata Adi sapaan akrab Fauzi Adi Firmansyah.
Dialog warga ini menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi secara langsung, terutama terkait kondisi infrastruktur di Batu Ampar yang dinilai masih perlu perhatian serius.
Dalam kesempatan ini Ketua-ketua RT menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari perbaikan jalan lingkungan, penanganan banjir, hingga kebutuhan sarana publik yang lebih representatif.
Tidak hanya ketua RT Tokoh masyarakat yang hadir juga menyampaikan apresiasi atas langkah DPRD, khususnya Komisi II, yang membuka ruang dialog partisipatif. Mereka menilai kegiatan seperti ini tidak hanya mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan warga, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa DPRD hadir sebagai garda pengawal pembangunan.
Dalam Dialog Warga Adi berkomitmen untuk membawa seluruh masukan warga dalam agenda pembahasan DPRD, sekaligus menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan dasar dari setiap keputusan strategis lembaga legislatif.
“Pengawasan DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban moral untuk memastikan Balikpapan terus maju sebagai kota yang nyaman, berdaya saing, dan berpihak pada rakyatnya,” pungkasnya.
Reporter : Ags
