Pamungkasnews.id, Balikpapan – Polemik antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kota Balikpapan kian memprihatinkan. Dalam beberapa waktu terakhir, antrean kendaraan dilaporkan mengular hingga lebih dari empat kilometer, memicu keluhan luas dari kalangan sopir truk yang menjadi pengguna utama.
Anggota DPRD Kota Balikpapan dari daerah pemilihan Balikpapan Utara, Syarifuddin Oddang, menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dianggap sepele. Ia mendesak adanya peninjauan langsung di lapangan oleh pihak-pihak terkait guna mengungkap akar persoalan yang sebenarnya.
Oddang mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Komunitas Sopir Truk Balikpapan (KSTB), para sopir harus menghabiskan waktu antara dua hari satu malam hingga tiga hari hanya untuk mendapatkan solar bersubsidi. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas mereka.
“Ini merupakan permasalahan serius yang harus segera ditindaklanjuti,” tegas Oddang kepada awak media, Senin (27/4/2026).
Akibat lamanya antrean, para sopir hanya mampu bekerja sekitar dua hari dalam sepekan, sementara lima hari lainnya tersita untuk mengantre BBM. Situasi ini bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu distribusi logistik di wilayah Balikpapan dan sekitarnya.
Oddang secara tegas meminta PT Pertamina sebagai penyedia BBM untuk bersikap responsif dan transparan. Ia menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terkait distribusi solar bersubsidi, termasuk kejelasan kuota untuk Kota Balikpapan.
“Harus ada kejelasan. Apakah terjadi kelangkaan? Berapa sebenarnya kuota untuk Balikpapan? Apakah perlu penambahan atau ada solusi lain? Semua ini harus dibuka secara transparan,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Hanura tersebut juga menyoroti potensi penyalahgunaan distribusi, termasuk praktik antrean berulang oleh oknum tertentu atau yang dikenal sebagai “pengetab”. Praktik ini dinilai merugikan sopir lain yang benar-benar membutuhkan BBM untuk operasional.
“Kalau memang kuota sudah maksimal, maka harus dilihat kemungkinan adanya pihak yang mengantre lebih dari sekali dalam sehari, atau bahkan menjadikan ini sebagai pekerjaan. Ini yang harus ditertibkan,” tegasnya.
Selain itu, Oddang mengingatkan pentingnya sosialisasi yang jelas terkait klasifikasi penggunaan solar bersubsidi dan non-subsidi (industri). Menurutnya, masih banyak kebingungan di lapangan mengenai kendaraan mana yang berhak mengakses BBM subsidi.
“Pihak terkait harus tegas dan masif dalam sosialisasi. Harus jelas mana kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi dan mana yang masuk kategori industri,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Oddang memastikan bahwa DPRD Kota Balikpapan akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk Pertamina dan instansi teknis lainnya.
“Hari ini kami melakukan peninjauan lapangan. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar RDP untuk memastikan ada penegasan dan komitmen bersama sesuai SOP yang berlaku,” jelasnya
“Krisis antrean solar bersubsidi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan. Tanpa langkah cepat dan terukur, dampaknya berpotensi meluas, tidak hanya pada sektor transportasi, tetapi juga stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan.”tandasnya
Reporter : Ags
