Komisi III DPRD Kota Balikpapan Soroti Titik Banjir Yang Kian Bertambah
BALIKPAPAN, Pamungkasnews.id – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023, telah dilaksanakan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan beberapa waktu lalu di salah satu Hotel ternama di Kota Balikpapan.
Dari hasil pembahasan KUA PPAS tersebut Komisi III DPRD Balikpapan secara umum menyoroti permasalahan banjir yang tak kunjung terselesaikan, malah titik banjir pun kian bertambah di kota Balikpapan.
Seperti yang dikatakan Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Nurhadi Saputra. Dirinya mengatakan, secara umum Komisi III menyoroti persoalan banjir di Kota Balikpapan. Dimana diakuinya, anggaran sebesar Rp 300 miliar lebih di DPU Balikpapan, ternyata penanganan banjir di Balikpapan anggarannya tidak sampai 40 persen.
“Yang menjadi sorotan di DPU sendiri saat ini masih berkutat pada penanganan banjir. Dimana titik banjir saat ini bertambah menjadi sekitar 72 titik,” ujarnya kepada awak media di gedung DPRD Balikpapan, Kamis (11/08/2022).
Padahal menurutnya, penanganan drainase ini merupakan salah satu cara dalam menuntaskan penanganan banjir di Balikpapan. Terlepas dari Proyek Multiyears senilai Rp 150 Miliar untuk penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal.
“Itulah yang kami Pertanyakan kepada eksekutif bagaimana keseriusan dari pemerintah, minimal menurunkan titik banjir yang ada di Kota Balikpapan,” bebernya.
Dirinya tak menyebutkan secara rinci anggaran yang digelontorkan untuk penanganan titik banjir di tahun 2023. Akan tetapi dari DPU sendiri, dia terangkan dalam menangani titik banjir diakuinya mereka juga perlu adanya kajian-kajian terlebih dahulu untuk menentukan kemana aliran sungai.
Disamping itu, dia katakan penanganan titik banjir di Balikpapan saat ini lebih terfokus pada hilirnya bukan ke hulunya. Hal tersebut menurut Nurhadi bukan merupakan langkah solutif. Seharusnya dalam penanganan banjir ini lebih dulu dilakukan di hulunya Balikpapan Utara.
“Harusnya ada penyelesaian dulu di Utara daerah hulunya, kemudian baru kita selesaikan di daerah hilirnya Balikpapan Timur. Karena pada saat Balikpapan timur tidak hujan, namun di Balikpapan Utara hujan, tiba -tiba Balikpapan Timur dapat kiriman air dari Balikpapan Utara,” ucapnya lagi.
Tak sampai disitu, Nurhadi menyebutkan dalam penanganan banjir ini harus perlu didukung oleh Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim.
Bahkan dalam kesepakatan tersebut dirinya katakan Balikpapan ini sudah kebanyakan duit. Sudah dikerjakan Provinsi malah di Ambil Alih. Akhirnya anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk penanganan banjir di kawasan MT Haryono malah diambil alih oleh daerah.
“Kan ini mubazir. Seharusnya pemerintah lebih pintar menjalin komunikasi dengan Provinsi. Kalau Provinsi sudah mau kerjakan tidak usah lagi diambil alih,” tegasnya.
Menurutnya, jika dalam penanganan banjir di Jalan MT Haryono tak diambil alih, paling tidak anggaran daerah itu bisa alihkan ke titik-titik lainnya.
Sehingga dalam penanganan titik banjir tidak hanya terfokus pada pusat kota. Melainkan bisa menangani titik banjir yang di Balikpapan Barat, Timur dan Utara.
“Sehingga penanganan banjir ini bisa merata. Kami juga menganggap 40 persen itu masih kurang, kalau bisa di atas 40 persen. Karena memang yang paling mendesak banjir,” tandasnya.
Reporter : Ags
