BALIKPAPAN, Pamungkasnews.id – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Parlindungan menyoroti persoalan Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) dan masalah pendidikan yang terus terjadi di Kota Balikpapan.
Hal tersebut di ungkapkan Parlindungan pada saat Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023 yang dilaksanakan Badan Anggaran (Banggar) pada Senin, (8/8/2022)
Menurut dia, anggaran untuk dua persoalan tersebut terutama KDRT harus menjadi perhatian. Sebab, peran masyarakat yang menjadi KDRT dan kasus-kasus asusila lainnya sangat penting
Kemudian, terkait dengan program pendidikan yang selama ini juga terus menjadi masalah, Parlindungan mengharapkan dengan anggaran 20 persen sudah bisa mengoptimalkan penerimaan siswa melalui PPDB di tahun depan agar tidak lagi ada permasalahan.
“Harus ada inovasi dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, angan hanya ingin anggarannya besar, dan jangan kebanyakan program. Artinya fokus lah dalam 1-2 program inti, tapi bisa terlaksana, dari pada banyak program tapi setengah-setengah jalannya. Lebih baik sedikit program kerja tapi bisa tuntas”, ujarnya.
Parlindungan juga menyoroti sekolah-sekolah yang sedang dibangun saat ini agar bisa dipercepat. Termasuk sekolah swasta juga harus menjadi perhatian.
Selain itu, dalam pembahasan KUA PPAS 2023 itu Parlindungan juga menyoroti terkait BPJS Kesehatan gratis kedepannya, mengingat jumlah penduduk yang masuk di Balikpapan terus bertambah.
“Jika pertambahan jumlah penduduk yang masuk di Balkkpapan nanti terus terjadi Komisi IV akan kesulitan terhadap penganggarannya untuk program RPJMD Walikota Balikpapan. Ini harus ada pemikiran bagaimana caranya supaya angggaran ini tidak unlimited”, kata Parlindungan.
“Jadi, berapa pun penduduk harus di cover BPJS Kesehatan. Kita tahu, BPJS Kesehatan ini bukan hanya untuk pelayanan kesehatan, tapi rata-rata juga dipergunakan sebagai persyaratan non kesehatan”, tandasnya.
Reporter : Ags
