PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Terkait permasalahan lahan pembangunan SMPN 25 yang hingga kini belum ada kejelasannya, menjadi salah satu penghambat proses pembangunan gedung sekolah tersebut, pasalnya baik warga maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sama-sama bersikukuh memiliki lahan tersebut secara sah.
Menanggapi permasalahan lahan SMPN 25 tersebut, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh. S.sos, mengatakan bahwa tidak adanya putusan dari pengadilan maka lahan tersebut belum bisa dibilang bersengketa. Maka saat ini lahan tersebut masih milik Pemkot Balikpapan.
“Yang menyatakan bahwa lahan tersebut bersengketa, itu harus ada putusan pengadilan, jika masyarakat hanya menggugat tanpa di dasari bukti yang kuat dan Pemerintah kota Balikpapan punya data, ya tidak bisa dikatakan bersengketa” kata Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh. S.sos saat ditemui awak media usai kegiatannya disalah satu hotel ternama di Balikpapan, Selasa (04/10/2022).
Abdulloh menjelaskan dalam permasalahan lahan dikatakan bersengketa, jika masyarakat memiliki putusan pengadilan atas lahan yang dikuasai pemerintah dengan bukti kuat bahwa lahan tersebut milik masyarakat.
“Melalui putusan pengadilan lah bisa disebut lahan pembangunan SMPN 25 sengketa”tuturnya.
Abdulloh menuturkan, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus berusaha untuk mengatasi permasalahan klasik yang menjadi keluhan warga masyarakat kota Balikpapan setiap memasuki Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan membangun gedung sekolah baru.
“Jika setiap ada pembangunan terus selalu digugat masyarakat dan dikatakan sengketa, kapan pemerintah kota bangunnya, yang pasti pemerintah kota tetap akan bertanggung jawab jika lahan tersebut milik warga secara sah berdasarkan putusan pengadilan” ujarnya.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan, bahwa Fasilitas pendidikan sangat diperlukan di kota Balikpapan, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi kota Balikpapan setiap tahunya.
“Pada perinsipnya Pemerintah kota, berbicara sesuai dengan aturan dan kapasitas kebutuhan masyarakat, akan membangun fasilitas pendidikan untuk kemajuan kota Balikpapan” katanya
“Adapun oknum yang mau menggugat, silahkan untuk menggugat, jika pengadilan memutuskan lahan tersebut milik warga, maka pemerintah harus bertanggung jawab” tandasnya.
Reporter : Ags
