Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN – Pelayanan BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan tajam dalam kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, SE, yang digelar di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Jumat (24/10/2025).
Kegiatan reses yang dihadiri oleh Camat Balikpapan Tengah, Lurah Karang Jati, perwakilan IHC RS Pertamina, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta ratusan warga dan para ketua RT itu berlangsung aktif dan penuh dinamika.
Tak hanya menyerap aspirasi, Nelly juga menggandeng Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, Puskesmas Karang Jati dan IHC RS Pertamina untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis (MCU) bagi masyarakat yang hadir.
Berbagai keluhan muncul dari warga terkait masih rumitnya akses layanan BPJS Kesehatan, terutama dalam situasi darurat.
Salah satunya datang dari Ahmad Riyadi, Ketua RT 02 Karang Jati, yang mengaku pernah ditolak rumah sakit karena tidak membawa surat rujukan dari faskes awal, meski datang pada dini hari dengan kondisi genting.
Keluhan serupa disampaikan warga lain yang memiliki riwayat penyakit jantung namun sempat dianggap “belum darurat” oleh pihak rumah sakit.
Situasi ini menimbulkan keresahan, sebab warga merasa aturan BPJS kerap membatasi pelayanan medis pada saat-saat krusial.
Sementara itu, Binti, warga Karang Anyar, meminta agar program CSR IHC RS Pertamina juga difokuskan bagi para lansia. Ia menyampaikan apresiasi atas perubahan positif kawasan Karang Anyar yang kini lebih terang dan tertata berkat perhatian Nelly Turuallo dan Ketua DPRD Balikpapan sebelumnya H. Abdulloh, S.Sos, M.E.
“Berkat bantuan Ibu Nelly dan Bapak Abdulloh, Karang Anyar yang dulu gelap kini sudah terang benderang dan jauh lebih baik,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Nelly menyesalkan ketidakhadiran Kepala Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan yang hanya diwakilkan oleh staf dengan alasan dinas ke Berau.
“Saya mengundang secara resmi, tapi tidak hadir. Alasannya selalu sama, dinas ke Berau. Beberapa waktu lalu Komisi IV juga mengundang, dan jawabannya tetap sama. Ini tentu tidak bisa dibiarkan,” tegas Nelly.
Nelly menyebut, mayoritas aspirasi masyarakat kali ini masih berkutat pada buruknya koordinasi dan minimnya sosialisasi kebijakan BPJS.
Menurutnya, masalah ini bukan sekadar miskomunikasi, tetapi menunjukkan lemahnya sistem penyampaian informasi hingga ke lini pelayanan terdepan.
“BPJS sering mengeluarkan aturan baru tanpa sosialisasi matang. Akibatnya, rumah sakit tidak sepenuhnya memahami, petugas lapangan keliru menerima informasi, dan masyarakat akhirnya yang dirugikan,” jelasnya.
Dalam reses ini Nelly berkomitmen akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan mendorong digelarnya hearing antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan camat.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan telah menunjukkan komitmen besar dengan mengalokasikan sekitar Rp80 miliar dari APBD 2025 untuk menanggung premi BPJS Kesehatan kelas 3 bagi masyarakat nonpekerja.
“Tinggal pelaksanaannya di lapangan yang perlu terus diperbaiki. DPRD berperan sebagai jembatan agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.
Reporter: Ags
