Pamungkanews.id | Samarinda – Sebanyak 4.075 warga yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur berencana menggelar aksi demonstrasi besar di Samarinda pada Selasa, 21 April 2026. Aksi ini akan menyasar Kantor DPRD Kalimantan Timur di Karang Paci dan Kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Koordinator lapangan aksi, Erly Sopiansyah, menyebut jumlah peserta masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah hingga menjelang hari pelaksanaan.
“Sampai saat ini yang terdata ada 4.075 orang yang akan ikut aksi,” ujar Erly, Sabtu (11/4/2026).
Ia menambahkan, proses konsolidasi dan mobilisasi massa masih terus berlangsung di berbagai daerah. Pihak aliansi juga memastikan akan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada aparat sebelum aksi digelar.
“Kita belum tahu jumlah finalnya hingga 20 April nanti. Namun sebelum itu akan kita laporkan ke pihak berwajib,” katanya.
Aksi direncanakan berlangsung di dua titik strategis, yakni Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, sebagai bentuk tekanan politik kepada lembaga legislatif dan eksekutif daerah.
Menurut Erly, aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Ia menilai sejumlah kebijakan yang diambil belum mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
Erly juga membantah tudingan bahwa aksi tersebut ditunggangi kepentingan politik, termasuk oleh pihak yang kalah dalam Pemilihan Gubernur 2024.
“Tidak ada barisan sakit hati. Pilkada sudah selesai. Ini murni aspirasi masyarakat yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, sebagian peserta aksi justru berasal dari kelompok yang sebelumnya mendukung gubernur saat pemilihan.
“Bahkan ada yang dulu mendukung, sekarang ikut bergabung. Artinya keresahan ini sudah meluas,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, aliansi akan membawa sejumlah tuntutan. Salah satu isu utama adalah dugaan praktik dinasti politik dan nepotisme di lingkungan pemerintahan provinsi.
“Kami meminta praktik dinasti dan nepotisme di Kalimantan Timur dihentikan,” kata Erly.
Selain itu, massa juga mendorong DPRD Kalimantan Timur menggunakan hak angket untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah.
Hingga saat ini, sebanyak 44 organisasi dari berbagai elemen masyarakat telah menyatakan bergabung dalam aliansi. Organisasi tersebut terdiri dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, hingga komunitas lokal.
“Sampai saat ini ada 44 organisasi yang tergabung, dari berbagai elemen masyarakat,” ujarnya.
Erly menegaskan aksi ini merupakan hasil konsolidasi bertahap, bukan gerakan spontan. Penggalangan dukungan disebut dilakukan secara organik tanpa intervensi pihak luar.
Aliansi juga berkomitmen menjaga aksi tetap tertib dan sesuai ketentuan hukum, termasuk melalui koordinasi internal terkait pengamanan dan pengaturan massa.
Dengan jumlah peserta yang terus bertambah, aksi pada 21 April diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir.
Hingga kini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi maupun tuntutan yang disampaikan.
Aliansi berharap aksi tersebut dapat mendorong pemerintah daerah lebih responsif terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
“Ini gerakan masyarakat. Tidak ada kepentingan lain selain memperjuangkan aspirasi warga,” tutup Erly.
Reporter : Ags
Editor : Er
