BALIKPAPAN, Pamungkasnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan soroti penyerapan APBD triwulan pertama tahun 2022 diseluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dilingkungan kota Balikpapan.
Hal tersebut disampaikan langsung ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, S.sos usai memimpin rapat gabungan dengan seluruh OPD kota Balikpapan, di ruang rapat Paripurna, Rabu (11/5/2022).
Abdulloh mengatakan, saat ini sudah memasuki kuartal kedua di tahun 2022. Namun masih banyak OPD yang belum maksimal dalam penyerapan anggaran.
Pasalnya (lanjut Abdulloh), sebagai tugas pokok wakil rakyat salah satunya menjalankan fungsi pengawasannya dalam budgeting. Untuk itu kepada seluruh komisi dan mitranya masing-masing fokus kepada penyerapan APBD agar di kuartal kedua nanti dapat dilakukan semaksimal mungkin.
“Yang dimaksimalkan penyerapan anggaranya, sehingga kami menjalankan fungsinya untuk memacu agar penyerapan APBD dapat membaik”ucapnya.
Ditanya terkait berapa persen penyerapan yang telah terserap masing-masing OPD, Abdulloh menyebutkan masih sangat rendah sekali bahkan ada yang masih di angka 15 dan 20 persen.
“Memasuki kuartal kedua penyerapan masih sangat rendah. Rata-rata Dibawah 30 persen. Bahkan ada yang masih 15 – 20 persen,” bebernya.
Untuk itu Abdulloh mengatakan Pihaknya akan berupaya menggenjot secepatnya. Karena penyelenggara pemerintah tak hanya legislatif saja, tapi juga eksekutif. Jadi OPD wajib menjalankannya tidak ada alasan lagi.
” Kami akan menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas, Jadi OPD harus menggenjot dalam penyerapan APBD, tidak ada kata lain”tegasnya.
“Kepala dinas, kepala bidang dan kepala OPD Harus memacu kinerjanya dalam penyerapan APBD, semua kegiatan yang sudah di Program segera dijalankan, jangan di diamkan” tambahnya.
Disinggung tentang dampak yang bakal terjadi yaitu pergeseran anggaran, Abdulloh belum melihat jauh sampai kesana. Sebab anggaran yang ada saja belum dijalankan dengan maksimal.
Jika setiap OPD dalam melakukan penyerapan anggaran tidak maksimal, makan yang akan dirugikan adalah masyarakat, semua kegiatan akan terhenti.
“Kalau penyerapan rendah, semua kegiatan pelayanan masyarakat akan terhenti. yang dirugikan adalah masyarakat. Otomatis akan berpengaruh pada APBD 2023 nantinya,” pungkasnya.
Reporter : Ags
