Pamungkasnews.id, Balikpapan, 13 Februari 2025 – Masyarakat Kota Balikpapan saat ini sedang diresahkan dengan kelangkaan gas subsidi kemasan 3 kilogram. Penurunan pasokan gas melon ini tidak hanya menyebabkan kesulitan bagi warga, terutama kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada subsidi ini, namun juga memunculkan dugaan adanya permainan dalam distribusinya.
Guna mencari solusi atas permasalahan tersebut Komisi II DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Dinas Perdagangan, dan LSM Lidik Pro yanh dilaksanakan di ruang rapat gabungan di gedung DPRD Balikpapan.
Tidak Ada Kekurangan Kuota, Tetapi Ada Kelangkaan di Lapangan
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengungkapkan bahwa meski kuota gas 3 kilogram yang disalurkan ke Kota Balikpapan oleh PT Pertamina Patra Niaga tidak pernah berkurang, distribusi gas subsidi di lapangan tetap mengalami kelangkaan.
Taufik menekankan bahwa masalah utama bukanlah pada kuota yang disediakan oleh Pertamina, tetapi pada penyaluran gas di tingkat pangkalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Berdasarkan data yang kami terima dari Pertamina, jumlah kuota gas elpiji 3 kilogram untuk Kota Balikpapan pada tahun 2024 sebanyak 6.416.000 tabung per tahun, dengan rata-rata 551.166 tabung per bulan untuk setiap agen,” jelas Taufik.
Menurutnya, distribusi ini tidak pernah mengalami masalah, karena agen-agen yang bekerja sama dengan Pertamina menerima pasokan sesuai dengan kuotanya.
Saat ini Kota Balikpapan memiliki 11 agen resmi elpiji 3 kilogram dan 794 pangkalan yang tersebar di seluruh wilayah kota. Setiap pangkalan, berdasarkan data RDP, rata-rata menerima 694 tabung setiap bulan.
Namun, meskipun kuota yang disalurkan oleh Pertamina sesuai, Taufik menduga ada permainan distribusi yang dilakukan oleh oknum pangkalan gas. Menurutnya,
“Meskipun agen-agen telah menyalurkan gas dengan kuota yang tepat, beberapa pangkalan tampaknya memainkan peran dalam pendistribusian kepada masyarakat dengan cara yang tidak transparan” kata Tuafik
Dugaan Penimbunan dan Kenaikan Harga yang Tidak Wajar
Taufik Qul Rahman dengan tegas menyatakan bahwa kelangkaan yang terjadi di lapangan mungkin disebabkan oleh penimbunan yang dilakukan oleh oknum di sejumlah pangkalan gas.
“Kami menduga ada oknum di pangkalan yang sengaja menahan pasokan gas, dan memanfaatkan kekosongan pasokan untuk menaikkan harga jual gas subsidi kepada pengecer,” ungkap Taufik.
Menurutnya, harga gas subsidi yang seharusnya dijual dengan harga normal di kisaran Rp 20.000 hingga Rp 23.000 per tabung, kini melonjak jauh lebih tinggi, bahkan mencapai Rp 40.000 hingga Rp 50.000 per tabung di tingkat pengecer.
“Kenaikan harga ini tentu sangat merugikan masyarakat, yang terpaksa membeli gas dengan harga jauh di atas harga normal” tuturnya.
Tidak hanya itu, fenomena ini juga menyebabkan masyarakat beralih ke pengecer yang menjual gas dengan harga tinggi, atau bahkan mencari gas di pasar gelap, yang semakin mempersulit situasi.
“Kelangkaan ini, seharusnya tidak terjadi jika distribusi berjalan dengan baik” ujar Taufik.
Permintaan Pengawasan Ketat dan Pembentukan Tim Satgas Khusus
Menyikapi masalah ini, Komisi II DPRD Balikpapan mendesak Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi gas subsidi 3 kilogram, khususnya di tingkat pangkalan.
Taufik juga mengusulkan agar Pertamina membentuk Tim Satgas Khusus yang akan bertugas memantau distribusi gas di seluruh pangkalan di Balikpapan, serta melibatkan pihak-pihak lain seperti LSM, Ormas, dan masyarakat dalam upaya pengawasan.
“Tim Satgas ini akan menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan distribusi gas subsidi sesuai dengan peruntukannya. Kami mengusulkan agar Pertamina menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk membiayai pembentukan Tim Satgas ini. Jika langkah ini diambil, kami yakin masalah kelangkaan dan permainan harga dapat segera teratasi,” jelasnya.
Taufik menilai pembentukan Tim Satgas akan memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi potensi penyalahgunaan distribusi, serta memulihkan harga gas subsidi yang selama ini meresahkan masyarakat.
“Pembentukan Tim Satgas ini akan membawa dampak besar bagi masyarakat terutama dalam penyaluran gas elpiji 3 kilogram yang lebih transfaransi dan akuntabilitas” tambahnya.
Solusi Jangka Panjang: Transparansi dan Akuntabilitas Distribusi
Di samping langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat, Taufik juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan distribusi gas subsidi 3 kilogram. Ia meminta agar setiap agen dan pangkalan yang terlibat dalam distribusi gas melon dapat lebih terbuka terkait jumlah pasokan yang diterima, serta memastikan bahwa harga yang diterapkan di tingkat pengecer tidak melebihi batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Masyarakat harus dapat membeli gas subsidi dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, kami meminta agar ada sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait distribusi gas secara lebih transparan, agar tidak ada lagi celah bagi oknum untuk mempermainkan harga,” tegasnya.
Harapan ke Depan
Dengan terbentuknya Tim Satgas Khusus yang diusulkan, diharapkan kelangkaan dan tingginya harga gas 3 kilogram di Balikpapan dapat segera diatasi. Selain itu, transparansi dalam sistem distribusi gas juga diharapkan dapat menghindarkan terjadinya permainan harga dan penimbunan yang merugikan konsumen.
“Masyarakat Balikpapan tentu berharap agar langkah-langkah tersebut segera diterapkan, sehingga kelangkaan gas subsidi ini tidak lagi menjadi masalah yang terus berlarut-larut, dan distribusinya kembali lancar serta harga gas kembali normal” tandasnys
Reoortet : Ags
