PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – satu pokok persoalan pendidikan kembali datang dari warga di dua Kelurahan yakni Kelurahan Manggar dan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. Warga mengeluhkan minimnya jumlah sekolah, baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Tingkat Menengah Atas (SMA).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle saat ditemui media ini di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (08/11/2022).
“Warga di dua Kelurahan itu merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Kenapa, sementara zonasi ditetapkan, warga Manggar Baru tidur punya zonasi atau sekolah. Ini yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat”, kata Sabaruddin Panrecalle.
Kondisi tersebut, menurut Sabaruddin, sudah terjadi sejak lama, namun tidak ada solusi kongkrit dari Pemkot Balikpapan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Sistem zonasi yang diberlakukan dalam setiap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi pokok utama persoalan warga Manggar Baru”, ungkapnya.
Terkait permasalahan tersebut, kata Sabaruddin, warga minta Pemerintah Kota untuk membangun sebuah sekolah, khususnya sekolah tingkat SMP karena jumlah kelulusan murid SD di wilayah itu tidak berbanding lurus dengan jumlah sekolah. Apalagi, saat PPDB sistem yang digunakan adalah zonasi, yang notabene Manggar Baru tidak memiliki SMP”, jelasnya.
“Oleh karena itu, kami memohon Pemerintah Kota bisa segera membangun SMP di Manggar Baru agar lulusan SD di wilayah tersebut terakomodir. Soal lahan, di Balikpapan Timur masih banyak kok. Yang penting, ada gak niatan Pemerintah Kota membantu masyarakatnya”, ujar Sabaruddin lebih lanjut.
