PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Kekosongan jabatan definitif di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan masih menjadi sorotan DPRD Kota Balikpapan.
Anggota Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Balikpapan Muhammad Najib menilai pemerintah kota setempat krisis SDM karena hingga saat ini banyak kepala organisasi perangkat daerah yang merangkap jabatan.
“Secara logika, ketika satu jabatan dirangkap dengan orang yang sama, maka secara otomatis beban kerja akan banyak dan berat jika dibandingkan hanya memegang satu jabatan saja, ” ucapnya.
Politikus Partai PDI Perjuangan ini menyebut bahwa banyak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Balikpapan yang merangkap jabatan, seperti halnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merangkap jabatan sebagai Asisten I, Asisten II merangkap menjadi Direktur (Dirut) Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB).
“Belum yang jabatan PJ, Plt seperti kekosongan di dinas Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP), Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), ” jelasnya.
Penempatan posisi seseorang memang hak prerogatif wali kota, tapi menurut Najib idealnya promosi atau rotasi aparatur sipil negara (ASN) setidaknya punya analisa ukuran yang jelas.
“Kalau selama ini masih banyak kepala OPD yang diisi Plt (pelaksana tugas), maka bisa dikatakan pemkot krisis SDM,” katanya.
Reporter : Ags
