Pandangan Umum Fraksi DPRD Balikpapan Terkait Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kota Balikpapan Menjadi Agenda Pembahasan Dalam Rapat Paripurna
PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan kembali menggelar Rapat Paripurna paripurna ke-25 masa Sidang III Tahun 2023 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Nota Penjelasan (Nopen) Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Rapat paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono dan dihadiri sejumlah Anggota DPRD kota Balikpapan. Dari Pemerintah Kota di wakili Pj Sekda Kota Balikpapan Muhaimin, yang dilaksanakan secara zoom meeting, di Ruang Rapat Gabungan DPRD kota Balikpapan, Senin (14/11/2022).
Pandangan umum fraksi Partai Golkar Incloude Hanura dibacakan oleh Fadillah, PDI-Perjuangan dibacakan Muhammad Najib, Fraksi partai Gerindra dibacakan Aminuddin, Fraksi partai PKS dibacakan oleh Laisah, Fraksi partai Demokrat dibacakan oleh Mieke Henny, Fraksi Gabungan PPP dan Perindo dibacakan oleh Iwan Wahyudi dan Fraksi Gabungan Nasdem dibacakan oleh Puryadi.
Seusai rapat paripurna Wakil Ketua DPRD Baliikpapan Budiono menyampaikan, sejumlah juru bicara fraksi menyampaikan pandangan umumnya tekait tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kota Balikpapan.
“Beberapa fraksi menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di Balikpapan, seperti persoalan 99,56 persen ketergantungan ketahanan pangan dengan pulau lain ,” ucapnya kepada awak media, Senin(14/11/2022).
Budiono mengakui ketahanan pangan dikota Balikpapan bisa diminimalisir dengan mengoptimalkan wilayah Balikpapan Timur sebagai fokus pertanian. “Jadi kita bisa memproduksi sayur sendiri, DPRD dan pemerintah hanya memfasilitasi pembinaan, pupuknya dan mengakomodasi untuk mencarikan lahan, ” jelasnya.
Lanjut Budiono, salah satu fraksi juga menyampaikan usulan budidaya unggas, karena rumah pemotongan unggas yang kurag layak berdekatan dengan perumahan sehingga kotorannya tidak bisa diatur dengan baik.
Budiono katakan, pemkot bisa mencontoh Pemprov DKI Jakarta sudah mempunyai kerja sama ketahanan pangan dengan daerah luar. Contohnya, di DKI itu tidak ada lahan, tapi dengan kerja sama itu sudah di kontrak Perusda Pasar Jaya.
“Itu kita contoh, bagus itu. Jadi ketahanan kita yang tergantung daerah luar, saya pikir kita harus buat Perda agar jaminan ketersediaan harga tidak naik turun untuk masyarakat Balikpapan,” tutupnya.
Reporter : Ags
