PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, pada hari Kamis (14/9/2023).
Rapat paripurna pandangan umum fraksi tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle didampingi Wakil Ketua Subari.
Ada tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya yakni, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) incloude Paetai Hanura, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gabungan PPP dan Perindo dan Fraksi Gabungan Nasdem dan PKB.
Seperti dalam Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Muhammad Najib yang menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi perhatian Wali kota Balikpapan.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta untuk kegiatan multiyears agar dapat berjalan sesuai dengan perundang-undangan ynag berlaku sesuai target yang ditentukan, ” ucap Najib saat pembacaan penyampaian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda APBD P 2023.
Terkait infrakstruktur jalan dan drainase, Najib sampaikan, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pengembangan jalan harus jadi fokus serius. ” Fraksi PDI Perjuangan mencatat mulai terjadi penambahan volume kemacetan dibeberapa titik, ” ucapnya.
Terkait pembenahan dan perbaikan drainase untuk penanggulangan banjir, Najib katakan, Fraksi PDI Perjuangan meminta permasalahan banjir agar segera diminilasir.
Tentang Air Bersih, Najib tegaskan, Fraksi PDI Perjuangan teruss mendorong kepada Pengelola Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) lebih serius mengurangi permasalahan penumpukan daftar tunggu calon pelanggan yang ada dan lebih dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
” Fraksi kami mencatat, banyak masyarakat tidak bisa menyambung air bersih, karena terkendala tidak ada air baku dan juga tidak adanya pipa induk,” tegasnya.
Hal ini mohon menjadi perhatian serius agar Perumda Tirta Manuntung Balikpapan mempunyai RISPAM untuk menindak lanjuti penumpukkan daftar tunggu calon pelanggan, dan juga perlunya penambahan reservoir.
Secara Umum dalam hal Belanja Daerah, Fraksi PDI Perjuangan meminta untuk lebih cermat, berhati-hati dalam penggunaan anggaran, lebih transparan, dan berpihak kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Fraksi PDI Perjuangan terus mendorong Pemerintah Kota untuk lebih memaksimalkan penyerapan APBD, sehingga dapat meminimalisir terjadinya SILPA yang besar di tahun-tahun berikutnya,dan SILPA yang ada, harus dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dinilai penting dan prioritas yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat secara langsung, ” tutupnya.
Reporter : Tin
