DPRD Balikpapan

Pansus Aset Desak Pemkot Balikpapqn Permudah Pengembang Pengurusan Fasum Fasos

PAMUNGKASNEWS, BALIKPAPAN – Pansus Aset DPRD Balikpapan mendesak Pemkot Balikpapan khususnya kepada Dinas Terkait untuk mempermudah pengembang dalam hal penyerahan Fasum Fasos untuk kawasan perumahan.

Kenyataannya, banyak fasititas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang selama ini dikelola para pengembang perumahan, namun belum diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Sehingga, Pemkot Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan kesulitan untuk mengurus fasum dan fasos, yang semestinya menjadi penting bagi penghuni perumahan di Kota Balikpapan.

“Hasil rapat Pansus Aset ini memberikan streaching kepada OPD terkait agar semua pengembang yang mempunya itikad baik menyerahkan fasos dan fasumnya, termasuk RTH dan sebagainya, jangan dipersulit kalau itu memang bisa mudah,” ujar Ketua DPRD Kota Balikpapan H Abdulloh yang juga Koordinator Pansus Aset seusai rapat Pansus Aset, di Gedung Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (11/9/2023).

Abdulloh menekankan masih banyak puluhan pengembang, jika satu aja dipersulut maka berdampak menyakiti orang. Sebagai wakil rakyat, sulit untuk mensosialisasikan pentingnya peralihan fasum dan fasos pengembang, agar bisa dikelola lebih baik oleh pemerintah.

“Karena takut ditagih janji, begitu dijanjiin bisa, ternyata dinas terkait enggak. Jadi kami akan memanggil para pengembang untuk segera menyerahkan hak pemerintah itu. Bukan miliknya dia kok yang diserahkan,” ucapnya.

Diketahui, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, maka penyerahan sebagian aset pengembang itu berdasarkan asas kepentingan umum, fungsi sosial, manfaat, kepastian hukum, penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan.

Yakni menyediakan fasum dan fasos yang dikemudian hari menjadi hak dan dikelola pemerintah.

Adapun dampak buruk yang bisa terjadi karena minimnya perhatian terkait penyerahan aset berupa fasum dan fasos, bisa berakibat fatal.
Dari hal tersebut baik pemerintah maupun lembaga legislatif tidak dapat berbuat banyak, karena fasum dan fasos belum diserahkan dan masih menjadi tanggung jawab pengembang.

“Targetnya, Pansus Aset kan masih (bekerja) tiga bulan. Kalau belum selesai, kami tambah lagi tiga bulan,” pungkasnya.

Reporter ; Tin

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 3 = 1

Back to top button
×