PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Adanya kebijakan Pemerintah untuk pembatasan pembelian pupuk bersubsidi membuat para petani kota Balikpapan kesulitan. Sebab sesuai aturan dari pemerintah yang diperbolehkan untuk membeli pupuk bersubsidi hanya petani padi, cabai dan bawang.
Sehingga kondisi ini, sangat memberatkan para petani karena harga jual pupuk non subsidi yang sangat jauh, mencapai tiga kali lipat dari harga pupuk bersubsidi.
Anggota komisi II DPRD Kota Balikpapan Pantun Gultom memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang dialami para petani terksit pupuk bersubsidi.
Pantun Gultom menjelaskan bahwa saat ini pupuk bersubsidi hanya diperbolehkan untuk para petani cabai, bawang dan padi sedangkan di kota Balikpapan mayoritas petani hortikultura.
Untuk memperoleh pupuk bersubsidi, para petani harus mengisi aplikasi pendaftaran jenis tanaman yang di tanam. Mayoritas petani di balikpapan bercocok tanam hortikultura dan mengisi aplikasi form hortikultura.
” Ini yang jadi kendala, mereka mengisi form hortikultura dan ternyata holtikultura tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, ” jelasnya.
Ketika turun ke daerah pilihannya, Pantun menerima keluhan dari petani cabai yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi padahal mereka petani cabai . ” Saat ditanya mereka memyatakan tidak pernah mengisi form aplikasi kelompok tani. Berarti ini ada miss, ” jelasnya kepada awak media, Senin (8/11/2022).
Untuk itu, pihaknya akan mencoba mempertanyakan kepada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) Kota Balikpapan tentang permasalahan ini. Apalagi di Sepinggan raya ini hanya satu kelompok tani dan langsung spesifikasi didaerah ini.
” Saya akan coba follow up, mereka dalam sisi SDM mereka lemah, di kelompok tani ini seharusnya mendapatkan karena petani disini bercocok tanam cabai, ” ucapnya.
Pantun menyampaikan, seharusnya petani ini dapat tetapi karena sesuai informasi pihak DP3 penginputan data aplikasi diinput hortikultura tanpa menyebutkan secara detail jenis tanaman.
“Seharusnya ini direvisi, dari hortikultura menjadi cabai, bawang, padi sehingga mereka mendapatkan pupuk bersubsidi, ” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) Kota Balikpapan Heria Prisni mengatakan telah menyurat ke Pemerintah Pusat agar aplikasi tersebut bisa dibuka kembali, sehingga para petani dapat merevisi formnya.
Untuk saat ini, hampir seluruh petani yang ada di Kota Balikpapan tidak bisa membeli lagi pupuk bersubsidi. Karena sudah terlanjur mengisi form hortikultura. Sekiranya ada 4.000 petani yang tergabung dalam 305 kelompok tani.
Phaknya berupaya mendorong agar petani di Kota Balikpapan dapat beralih menggunakan pupuk organik, meminta para petani dapat bekerjasama dengan RPH (Rumah Potong Hewan), dalam hal pemanfaatan kotoran sapi untuk dijadikan pupuk.
“Solusi yang kami berikan adalah mereka diminta untuk membuat pupuk sendiri. Termasuk bekerja sama dengan RPH karena disana kan banyak kotoran sapi, kita undang petani untuk sama-sama membuat pupuk di situ,” jelasnya.
Reporter : Ags
